Infografis
Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengungkapkan, pergantian pejabat lima wali kota administratif dan Bupati Kepulauan Seribu adalah karena masalah penyerapan dana anggaran pembangunan.
Menurut Anies, dari data penyerapan dana anggaran pembangunan di keenam daerah administratif itu, ia bisa mengetahui pejabat yang bisa menjalankan tugas secara baik atau tidak.
"Dari data serapan anggaran itu bisa terlihat, mana yang selama ini bertugas baik dan tidak. Dalam data itu kan ada rencana bulanan, enam bulanan, tercapai atau tidak,” kata Anies, Jumat (6/7/2018).
Dalam menilai pejabat bawahannya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu mengakui menggunakan parameter realisasi rencana pengeluaran dan dan program kerja.
Baca Juga: Putri Semata Wayang Ingin Kuliah di LN, Armand Maulana Tak Baper
"Tak usah rumit-rumit. Dari rencana pengeluaran dana, rencana program, jalan atau tidak, bisa diketahui kok. Seperti Anda wartawan menulis berita, ditarget sehari menulis berapa, sebulan bisa terukur. Kalau berbulan-bulan tidak tercapai target bagaimana? Betul tidak," kata dia.
Tak hanya itu, Anies mengaku tak ingin warga Jakarta terbebani karena kinerja aparatur yang tidak sesuai rencana.
"Program kami untuk warga Jakarta, bukan untuk gubernurnya. Kalau program untuk warga Jakarta tidak jalan, ya saya harus melakukan sesuatu,” jelasnya.
Sebelumnya, Anies Baswedan melantik lima wali kota administrasi dan Bupati Kabupaten Kepualauan Seribu.
Kelima wali kota itu ialah Bayu Meghantara, Jakarta Pusat; Rustam Effendi, Jakarta Barat; M Anwar, Jakarta Timur; Marullah Matali, Jakarta Selatan; dan, Syamsudin Lologau, Jakarta Utara. Sementara Bupati Kepulauan Seribu, Anies melantik Husein Murad.
Baca Juga: Hajar Uruguay, Prancis Amankan Tiket Semifinal Piala Dunia 2018
