Infografis
Suara.com - Kementerian Dalam Negeri mengakui tak menyangka Gubernur Aceh Irwandi Yusuf terkena operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, prestasi pemerintahan Aceh dalam pengelolaan anggaran otonomi khusus terpantau baik. Bahkan, Pemerintah Provinsi Aceh sudah tiga kali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk diketahui, Irwandi diduga terlibat dalam kasus dugaan suap terkait pembahasan anggaran dana otonomi khusus (otsus) dalam penganggaran antara provinsi dan kabupaten Tahun Anggaran 2018.
"Kaget, ya, (Aceh) WTP sudah tiga kali, artinya secara pengelolaan keuangan dia sudah sesuai regulasi, tapi perilaku koruptif ini yang menjadi pekerjaan rumah (PR)," kata Direktur Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah (FDPPD) Kemendagri Mochamad Ardian Novianto di gedung Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (6/7/2018).
Baca Juga: KPK Segera Limpahkan Berkas Keponakan Setnov ke Penuntutan
Secara umum, Ardian mengatakan pengelolaan dana otsus di Aceh sudah cukup baik. Namun, pada 2017 laporan keuangannya perlahan mulai bermasalah.
"Memang waktu 2017 ada kendala, karena kabupaten atau kota yang terima otsus 40 persen laporannya suka telat. Padahal laporan itu jadi dasar untuk penyaluran tahap berikutnya," jelasnya.
Ardian menjelaskan, Gubernur Irwandi selalu berkomitmen menghindarkan diri bertemu pengusaha agar tidak terjadi tudingan macam-macam. Namun, ia heran Irwandi justru terjerat kasus korupsi.
"Setahu saya secara pribadi Pak Irwandi orang yang sangat punya komitmen untuk tidak bertemu pengusaha. Rupanya Pak menteri (Tjahjo Kumolo) pernah bilang dia itu gubernur yang kami nilai punya integritas tinggi. Tapi fakta berkata lain," katanya.
KPK sebelumnya menangkap Irwandi dan Bupati Kapubaten Bener Meriah, Ahmadi serta beberapa pihak swasta terkait kasua tersebut.
Baca Juga: JK Sebut Anggaran Asian Games Terganggu karena Rupiah Melemah
Irwandi diduga menerima suap dari Bupati Bener Meroah sebesar Rp 500 juta yang merupakan bagian dari Rp 1,5 miliar yang diminta Gubernur Aceh terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) pada Provinsi Aceh TA 2018.
