Infografis
Suara.com - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi menuntut Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman, dipenjara selama 2 tahun 6 bulan. Selain itu, ia juga didenda senilai Rp 200 juta atau subsider 4 bulan kurungan penjara.
Jaksa menilai, Taufik ikut berperan dalam kasus korupsi terkait persetujuan rencana pinjaman daerah Lamteng kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Persero untuk perbaikan jalan, dan kesediaan menandatangani pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU).
"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan berlanjut," kata Jaksa Ali Fikri dalam persidangan di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (5/7/2018).
Menurut Jaksa, Taufik terbukti menyuap sejumlah anggota DPRD Lampung Tengah senilai Rp 9,6 miliar. Suap dilakuan bersama Bupati Lampung Tengah, Mustafa.
Baca Juga: Tak Masuk Skuat Asian Games, Ini Kata Tommy
Perkara bermula ketika Pemkab Lampung Tengah berencana mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp 300 miliar pada PT SMI, untuk perbaikan ruas jalan dan jembatan.
Sesuai PP 30/2011 tentang Pinjaman Daerah, wajib mendapatkan persetujuan DPRD. Oleh karena itu, Mustafa menyampaikan surat permohonan rencana pinjaman tersebut kepada DPRD Lampung Tengah.
Ternyata, permohonan itu ditolak sejumlah fraksi di DPRD. Mustafa berinisiatif menemui Natalis yang mewakili fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), agar permohonan tersebut disetujui seluruh fraksi.
Kemudian Natalis meminta Mustafa menyediakan uang Rp 5 miliar untuk diserahkan pada unsur pimpinan DPRD, ketua fraksi, dan anggota DPRD Lampung tengah. Permintaan itu disanggupi Mustafa.
Natalis juga sempat meminta tambahan sebesar Rp 3 miliar untuk diberikan kepada Ketua DPD Demokrat, PDIP, Gerindra, kepada Mustafa agar permohonan tersebut disetujui.
Baca Juga: Rustam Effendi, Mundur di Era Ahok Kini Dijadikan Anies Wali Kota
Mustafa menyanggupi dengan mengumpukan uang dari para rekanan yang akan mengerjakan proyek tahun 2018, dengan biaya pinjaman daerah dari PT SMI. Uang itu akhirnya terkumpul hngga Rp 12,5 miliar.
Melalui Kepala Dinas Bina Marga Lampung Tengah, Taufik Rahman uang itu dibagikan kepada Natalis sebesar Rp 2 miliar; Ketua Komisi III DPRD Lamteng Raden Zugiri Rp 1,5 miliar; dan anggota DPRD Lamteng Bunyana dan Zainuddin masing-masing Rp2 miliar dan Rp 1,5 miliar.
Selain itu ada tambahan Rp 495 juta bagi Bunyana, Zainuddin dan Natalis. Uang itu juga dibagikan kepada Ketua DPRD Lamteng Achmad Junaidi sebesar Rp 1,2 miliar.
Setelah pemberian uang yang jumlah seluruhnya Rp 8,695 miliar, pimpinan DPRD Lampung Tengah mengeluarkan surat keputusan mengenai persetujuan rencana pinjaman daerah.
PT SMI kemudian meminta Mustafa membuat surat kesediaan pemotongan DAU atau Dana Bagi Hasil (DBH) secara langsung, apabila terjadi gagal bayar atas pinjaman daerah tersebut. Permintaan itu disetujui Mustafa atas sepengetahuan pimpinan DPRD Lampung Tengah.
Hingga akhirnya perbuatan Natalis tercium oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas perbuatannya, Natalis didakwa melanggar pasal 12 huruf a atau pasal 11 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP juncto pasal 64 ayat 1 KUHP.
Sementara Taufik dinilai melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 kesatu jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.
Dalam kasus ini, jaksa menilai perbuatan Taufik bertentangan dengan pemerintah dan masyarakat yang saat ini gencar dengan upaya Pemberantasan korupsi. Atas perbuatannya, dinilai mencederai tatanan birokrasi yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Meski demikian, Jaksa menilai Taufik berlaku sopan selama persidangan dan mau berterus terang serta menyesali perbuatannya.
