Infografis
Suara.com - Sejumlah massa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Ulama Indonesia dan Front Penegakan Keadilan Sosial (F-PKS) menggeruduk Balai Kota, Jakarta, Kamis (5/7/2018). Koordinator aksi Dullah mengatakan kedatangannya ke Balai Kota untuk meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyetop gerakan aksi, Jumat (6/7/2018) besok yang diinisiasi oleh Persaudaraan Alumni 212.
"Kami minta Anies segera membujuk mereka (PA 212) untuk menyetop gerakan yang diinisiasi oleh PA 212," ujar Dullah dalam orasinya di depan Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (5/7/2018).
Unjuk rasa tersebut menyusul rencana Persaudaraan Alumni (PA) 212, yang akan kembali menggelar aksi pada Jumat (6/7/2018) besok.
Kata Dullah, Anies memiliki kedekatan dengan PA 212 lantaran merupakan pendukungnya saat sebelum menjadi Gubernur Jakarta. Ia meyakini Anies mampu membujuk PA 212 untuk menghentikkan aksinya besok karena bersamaan dengan pertemuan ulama dan dai internasional.
Baca Juga: Selain Dijaga Wapres, Anies Juga Intens Bertemu Prabowo
"Karena Anies memiliki kedekatan karena dikawal dari awal sejak jadi gubernur. Kami yakin Anies pasti bisa memanggil PA 212," katanya.
Lebih lanjut, peserta aksi memberi tenggat waktu 1x24 jam kepada Anies untuk menghentikkan gerakan yang diinisiasi oleh PA 212 pada Jumat esok.
Kata Dullah, jika mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu tak bisa menghentikkan aksi besok, Anies sama saja mendukung aksi tersebut sekaligus menghianati pertemuan ulama.
"Ketika Anies tidak bisa menghentikkan aksi besok, maka saya sampaikan, bahwa Anies ikut mendukung dan mencederai ulama di DKI umumnya di Indonesia serta merusak nama baik ulama dan dai senusantara," tandasnya.
Untuk diketahui, PA 212 akan kembali menggelar aksi pada Jumat (6/7/2018), untuk menolak mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Mochammad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Baca Juga: Anies: Zulkifli Hasan Banyak Bicara Politik, Saya Dengarkan
Selain itu, mereka juga menuntut pengusutan kasus KTP elektronik, penolakan SP3 kasus Sukmawati Soekarnoputri, pengusutan kasus dugaan kebencian dan SARA oleh Ketua Fraksi Nasdem Viktor Laiskodat, penangkapan Ade Armando, dan penangkapan Gubernur Kalimantan Barat Cornelis.
