Infografis
Oleh karena itu, Megawati dalam rapat ketiga menyetujui soal penerbitan SKL dapat diberikan kepada obligor yang kooperatif kepada BLBI.
"Bentuknya ketika itu obligor itu kalau dipanggil datang, diajak bicara mau, tetapi seharusnya yang dinamakan kooperatif belum tentu menyelesaikan masalah. Karena pengusaha itu yang bersangkutan obligor bisa pura-pura kooperatif. Sifatnya kooperatif, tetapi de facto tidak pernah membayar, menurut saya ukurannya adalah ada uang tunai yang masuk ke kas negara atau tidak," jelas Kwik.
Dalam perkara ini, Syafruddin didakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan orang lain yang merugikan keuangan negara hingga Rp 4,5 triliun.
Syafruddin diduga terlibat dengan kasus penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) dalam Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) bersama Dorojatun Kuntjoro Jakti, mantan Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK), kepada Sjamsul Nursalim dan Itjih S. Nuraslim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.
Baca Juga: Kasus BLBI, Jaksa KPK Hadirkan 2 Mantan Menko Ekuin
Syafruddin didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junto Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
