Infografis
"Di sini jelas BPK menyatakan bahwa bukti yang digunakan untuk audit investigasi ini adalah bukti-bukti yang diperoleh melalui penyidik KPK. Berarti itu data sekunder bukan data primer dan tidak ada yang diperiksa (auditee). Hal ini bertentangan dengan peraturan BPK sendiri. Dan kini laporan investigasi tersebut dipergunakan sebagai dasar dakwaan kasus SAT. Dimana independensi dan keadilannya?" kata Maqdir mempertanyakan keabsahan Audit Investigasi BPK tahun 2017 tersebut.
Maqdir Ismail menyatakan bahwa laporan Audit tahun2002 dan 2006 sejalan dan konsisten satu sama lain. Namun audit tahun 2017 sama sekali bertolak belakang dengan kedua audit terdahulu. Padahal yang menerbitkan semua audit tersebut adalah institusi yang sama.
"Ini menyangkut reputasi dan kredibilitas BPK. Sudah selayaknya BPK sendiri ataupun pihak yang berwenang menarik atau membatalkan audit yang bertentangan bukan malahan mengawal atau menjaga sesuatu produk yang secara proses sudah cacat, tidak independen dan menyalahi ketentuan dan peraturan yang berlaku," tegasnya.
Dia juga mengatakan bahwa penanganan krisis ekonomi pada saat itu merupakan tanggung jawab pemerintah karena pengelolaan makro ekonomi negara adalah domain pemerintah. Kondisi krisis yang menghancurkan lini perekonomian Indonesia pada saat itu sebenarnya membuat semua pihak menderita. Khususnya kaum pengusaha yang mengalami kerugian yang maha dahsyat.
Baca Juga: Kasus BLBI, Saksi: Petambak Tidak Pernah Terima Uang BDNI
"Pemahaman masyarakat dan pemberitaan media yang tidak objektif membuat keadaan menjadi tidak menentu, sehingga kebangkitan ekonomi negara tersendat-sendat," tutup Maqdir.
