Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Gubernur Aceh Irwandi Yusuf yang telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.
"Irwandi Yusuf, Gubernur Provinsi Aceh ditahan selama 20 hari pertama di Rutan Cabang KPK di belakang gedung Merah Putih KPK," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Kamis dini hari (5/7/2018).
Irwandi telah keluar dari gedung KPK, Jakarta, Kamis sekitar pukul 00.45 WIB setelah menjalani pemeriksaan sejak Rabu (4/7) siang. Saat dikonfirmasi awak media, ia pun membantah terkait kasus yang menjeratnya tersebut.
"Ada tuduhan gratifikasi, saya enggak minta hadiah saya enggak terima juga," ucap Irwandi yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu.
Ia juga mengaku tidak mengetahui adanya pemberian oleh Bupati Bener Meriah kepada dirinya sebesar Rp 500 juta bagian dari Rp 1,5 miliar yang terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur.
"Saya tidak tahu, kita enggak ada fee," tuturnya.
Irwandi pun menyatakan akan mengikuti proses hukum di KPK atas kasus yang menjeratnya tersebut.
"Upaya hukum ya ikuti saja," kata Irwandi.
Selain Irwandi Yusuf, KPK juga menahan satu tersangka lainnya, yakni Hendri Yuzal dari pihak swasta selama 20 hari pertama di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat.
KPK total menetapkan empat tersangka dalam kasus suap terkait pengalokasian dan penyaluran Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada Pemerintah Provinsi Aceh.
Empat tersangka itu antara lain Gubernur Aceh Irwandi Yusuf (IY) dan Bupati Bener Meriah Provinsi Aceh Ahmadi (AMD) serta dua orang dari unsur swasta masing-masing Hendri Yuzal (HY) dan T Syaiful Bahri (TSB).
"Diduga sebagai penerima IY, Gubernur Provinsi Aceh, HY swasta, TSB swasta. Diduga sebagai pemberi AMD, Bupati Kabupaten Bener Meriah," ucap Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan saat konferensi pers di gedung KPK, Jakarta, Rabu malam.
Diduga, kata Basaria, Bupati Bener Meriah memberikan uang sebesar Rp 500 juta kepada Irwandi Yusuf, sebagai bagian dari fee ijon proyek-proyek infrastruktur yang bersumber dari dana otonomi khusus Aceh tahun anggaran 2018. Total fee yang akan diberikan kepada Irwandi diduga senilai Rp 1,5 miliar. (Antara)
