Infografis
Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif menambahkan, delik korupsi, delik narkoba, teroris, dan HAM sebaiknya tidak masuk di dalam KUHP.
"Mungkin akan lebih bagus di luar KUHP. Jadi kalau sebenarnya itu dikeluarkan dari RKUHP, bisa cepat segera ini kodifikasinya. Oleh karena itu tim pemerintah akan mempelajarinya lagi lebih intens," kata Laode.
Selain itu, KPK juga siap membahas RKUHP bersama pemerintah dan DPR kalau sejumlah masukan dipertimbangkan.
Baca Juga: Acara Jakarnaval Minggu Besok, Sebesar Ini Anggarannya
