Infografis
Suara.com - Gairah Organisasi Papua Merdeka dan sayap militernya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, untuk berjuang sampai menjadi negara yang berdaulat mandiri, tak pernah padam.
Bahkan, Panglima Komando Daerah Militer TPBNPB/OPM Divisi I Mamta – Papua Barat, Augustine Kres, menyerukan seluruh prajurit, anggota OPM, dan rakyat Papua Barat untuk ikut merayakan Hari Proklamasi Kemerdekaan Papua pada Minggu (1/7/2018) akhir pekan ini.
Perayaan itu untuk memperingati proklamasi kemerdekaan dan pendirian negara Papua Barat oleh Presiden Papua Barat Brigadir Jenderal Seth Jafet Rumkorem di Victoria pada 1 Juli 1971.
Ketika ditemui jurnalis Suara.com, Lydia Salmah, di belantara hutan Distrik Arso Timur, Kabupaten Keerom, Papua, Jumat(29/6/2018), Augustine Kres menegaskan, bakal menggelar upacara Hari Ulang Tahun Bangsa Papua Barat pada hari Minggu pekan ini di markas besarnya.
Baca Juga: 26 Penerbangan Tujuan Surabaya - Denpasar Dibatalkan
“Kami menyerukan, seluruh pertahanan militer OPM ke-8 Kodap di tanah air Papua Barat, khususnya di wilayah perbatasan RI – Papua Nugini dan seluruh lapisan masyarakat, untuk menggelar doa dengan penuh damai berdasarkan UUD 1971,” tegasnya kepada Suara.com.
Kres menuturkan, seluruh anggota TPN-PB tidak melakukan kontak senjata apa pun dengan TNI. Itu demi menghormati kesakralan HUT Bangsa Papua.
”Kami menyerukan agar seluruh anggota TPN-PB tak melakukan kontak senjata yang dapat merugikan masyarakat. Itu juga untuk menghormati negara tetangga, Papua Nugini, yang menjadi tuan rumah pertemuan Asia Pasific Economic Corporation (APEC),” tuturnya.
Puncak Kekecewaan
Kres mengakui, perjuangan dirinya dan rakyat Papua Barat untuk merdeka adalah puncak kekecewaan terhadap pemerintah NKRI.
Baca Juga: Seharian Dampingi Wapres, Anies Diantar JK ke Balai Kota
“Pemerintah pusat dan daerah tak pernah mengakomodasi aspiraasi rakyat. Terakhir, kami menyampaikan aspirasi kepada pemerintah tiga tahun silam, dan hingga kekinian tak pernah dipenuhi,” ungkapnya.
Tahun 2015, kata Kres, OPM mendesak pemerintah menerapkan kebijakan untuk melakukan pembangunan di wilayah perbatasan, persisnya di kawasan Arso Timur.
“Tiga tahun berlalu, tapi belum ada janji pemerintah yang direalisasikan. Saya merasa menyesal dan kecewa. Padahal saya sudah pernah bertemu pemerintah pusat,” tukasnya.
Kres menuturkan, tahun 2016, ia menemui Kementerian Pertahanan RI. Selang setahun, 2017, ia menemui Badan Intelijen Strategis (BAIS) di Jakarta, untuk menyampaikan sejumlah program pembangunan. Tapi, semua pertemuan itu sia-sia, tak ada satu pun permintaan warganya yang direalisasikan.
Walau pernah bertemu pemerintah Indonesia di Jakarta, Kres menegaskan dirinya tak pernah menyerahkan diri, menyatakan menjadi warga RI, serta mendukung pemerintah NKRI.
“Saya tidak pernah menyerahkan diri kepada NKRI, saya masih bertahan dan berjuang untuk pembebasan bangsa Papua Barat,” tegasnya.
“Selama rakyat masih sengsara, hidup di bawah garis kemiskinan, terdapat ketimpangan sosial dan ketertinggalan, selama itulah kami berjuang untuk merdeka,” tandasnya. [Lidya Salmah]
