Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra, Fadli Zon tidak mau percaya dengan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei di Pilkada Serentak 2018, khususnya di Jawa Barat.
Bahkan, Fadli mengatakan lembaga survei yang melakukan hitung cepat pada Pilkada 2018 harus dievaluasi keberadaan serta metodologinya.
"Metodologi mereka itu tidak bisa akurat lagi, prediksi mereka jauh. Saya kira lebih hebat dukun dari lembaga survei, dan mereka bisa dianggap sebagai penyebar hoax gitu lho," kata Fadli di DPR, Jakarta, Jumat (29/6/2018).
Fadli mengatakan, secara scientific hasil hitung cepat yang dilakukan oleh lembaga survei tidak terbukti. Ia meminta agar keberadaan lembaga survei diatur dan tidak boleh lagi mengeluarkan hasil polling dengan semaunya sendiri.
Baca Juga: Kunjungi Indonesia, PAN Berencana Pertemukan Mahathir dan Amien?
"Kalau mereka mengeluarkan hasil salah, harus ada sanksinya. Kalau white in margin of error itu oke. Tapi ini kan tidak," ujar Fadli.
Keberadaan lembaga survei, kata dia, saat ini bisa berfungsi sebagai alat politik untuk kepentingan suatu kelompok tertentu.
Menurut Wakil Ketua DPR itu, perolehan suara pasangan Sudrajat dan Ahmad Syaikhu di Pilkada Jawa Barat tidak seperti yang digambarkan sejumlah lembaga survei. Sebagai partai yang mengusung, Gerindra dan PKS akan menunggu hasil perhitungan resmi dari KPUD Jabar.
"Saya kira Pak Sudrajad-Syaikhu real count-nya seperti apa, kita lihat saja nanti," kata Fadli.
Baca Juga: Starbucks Bakal Tanggung Operasi Transgender Semua Karyawannya
