Infografis
Suara.com - Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP Fredrich Yunadi tidak terima dengan vonis 7 tahun yang dijatuhkan oleh majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi (Tipikor). Oleh karena itu, dia langsung menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.
"Kami nyatakan banding, hari ini juga kami nyatakan banding," kata Fredrich usai mendengarkan pembacaan vonis oleh majelis hakim di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (28/6/2018).
Berbeda dengan Fredrich, jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi yanh masih mempertimbangkannya. Jaksa menuntut Fredrich dengan pidana penjara selama 12 tahun.
"Kami pikir-pikir terlebih dahulu," kata jaksa.
Baca Juga: Curiga Ada KKN di Sistem Peradilan, Fredrich Pasrah
Fredrich divonis 7 tahun penjara dan denda Rp 500 juta subsider 5 lima bulan kurungan oleh majelis hakim Tipikor.
Hakim menilai Fredrich terbukti bersalah merintangi upaya proses hukum yang dilakukan KPK terhadap Setya Novanto. Fredrich juga terbukti merekayasa perawatan Novanto di Rumah Sakit Medika Permata Hijau dengan memesan kamar rawat VIP sebelum kecelakaan terjadi.
Dalam putusannya, hakim mempertimbangkan hal yang memberatkan perbuatan Fredrich adalah tindakannya bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas korupsi. Selain itu, hal yang memberatkan Fredrich yaitu sikapnya tidak sopan selama persidangan.
Vonis yang dijatuhkan kepada Fredrich lebih rendah dari tuntutan jaksa yaitu 12 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 6 bulan kurungan.
Fredrich menjadi tersangka dalam perkara ini bersama Dokter Rumah Sakit Media Permata Hijau Bimanesh Sutardjo. Mereka didakwa merekayasa perawatan Novanto di RS Medika usai kecelakaan pada 16 November 2017.
Baca Juga: Fredrich Yunadi Divonis 7 Tahun Penjara
Atas perbuatannya, Fredrich terbukti melanggar pasal Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
