Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merilis hasil pengawasan kampanye Pilkada Serentak 2018, Rabu (27/6/2018). Bawaslu menemukan 118.882 pelanggaran kampanye, jenis pelanggaran terbanyak adalah Alat Peraga Kampanye (APK) yang berjumlah 11.487 pelanggaran.
"Bawaslu mendapatkan temuan dari hasil pengawasan pada masa kampanye. Total pelanggaran masa kampanye yang dilakukan sebanyak 118.882 pelanggaran," kata Anggota Bawaslu Mochammad Afiffudin di Media Centre Bawaslu, Rabu, (27/6/2018).
Bawaslu mencatat ada 16 model pelanggaran saat pengawasan masa kampanye berlangsung. Pelanggaran tersebut meliputi alat peraga kampanye, keterlibatan BUMN/BUMD, kampanye diluar jadwal, indikasi politik uang, kampanye ditempat ibadah, kampanye ditempat pendidikan, keterlibatan ASN, perangkat desa dan pejabat daerah.
Afifudin juga mengatakan, adanya indikasi politik terjadi dengan 535 kasus, keterlibatan ASN (Aparatur Sipil Negara), perangkat desa, dan pejabat daerah 152 kasus, penggunaan fasilitas negara 134 kasus hingga dugaan pelanggaran dengan pemberian door prize dalam kampanye sebesar 35 kasus.
Bawaslu akan terus mengupdate data-data pelanggaran pemungutan suara yang belum bisa dikirimkan secara online.
"Besok lusa kami akan punya data tambahan mengenai pelanggaran proses pemungutan suara. Karena tidak semua data bisa dikirimkan secara online karena keterbatasan. Seperti di Timika, Papua," tambah Afif.
Selain itu, Bawaslu juga menemukan bentuk pelanggaran politik uang di Pilkada Belitung yang terjadi saat pemungutan suara pada Rabu (27/6/2018).
Anggota Bawaslu Ratna Dewi menyebut temuan pelanggaran tersebut berupa pemberian uang sebesar Rp 300 ribu dengan pecahan uang Rp 50.000.
Ratna juga menuturkan, terdapat perekrutan saksi saat hari pemilihan di tempat yang sama.
"Selain itu di tempat itu ada perekrutan saksi pada hari-H, kedua kasus dalam satu tempat ini sedang kami proses lebih lanjut,” kata Ratna.
Ratna mengatakan, Bawaslu telah memproses temuan 35 kasus politik uang saat proses Pilkada Serentak 2018 berlangsung.
Dari temuan pelanggaran tersebut daerah pemilihan Sulawesi Selatan menjadi provinsi dengan temuan terbanyak, yakni 8 kasus.
Sementara Sumatera Utara dan Lampung ditemukan tujuh kasus pelanggaran. Disusul Jawa Tengah dengan 5 kasus pelanggaran.
"Sementara masing-masing dua kasus ditemukan di Sulawesi Barat dan Banten serta Sulawesi Tenggara, Bangka Belitung, Jawa Barat, dan Jawa Timur masing-masing dengan penemuan satu kasus politik uang," tandas Ratna.
