Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memberi waktu selama sepekan ini agar Satuan Tugas (Satgas) bisa membahas negosiasi terkait konflik yang terjadi di Garuda Indonesia.
"Saya beri waktu lagi untuk teknis negosiasikan antara sekarang hingga Jumat (29/6/2018)," katanya di Jakarta, Senin (26/6/2018).
Menurut mantan Menko Polhukam itu, sejauh ini pembahasan mengenai masalah internal maskapai penerbangan nasional itu cukup baik.
"Saya kira bagus, tentu pemerintah harus koreksi diri juga tapi dari asosiasi serikat pekerja juga tidak boleh semaunya," tuturnya.
Baca Juga: Rizal Ramli Ungkap Penyebab Garuda Indonesia Dilanda Krisis
Luhut berharap segera ada titik temu untuk menyelesaikan konflik tersebut karena yang utama adalah kepentingan nasional. Ia juga menyebut seharusnya tidak ada kepentingan nasional yang tercederai akibat masalah internal perusahaan.
"Kan selalu masalah itu mengenai gaji. Nah gaji pilot kita kan bagus antara Rp75 juta sampai Rp150 juta. Jadi tidak ada masalah gaji. Masalahnya menyangkut efisiensi, keamanan dan menyangkut yang seperti itu," pungkasnya.
Terpisah, Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk Pahala Mansury mengatakan pertemuan mediasi yang digelar Senin kemarin dan dihadiri oleh Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kemenko Kemaritiman, Kantor Staf Presiden serta Asosiasi Pilot Garuda (APG) dan Sekretariat Bersama Serikat Karyawan PT Garuda Indonesia (Sekarga).
Meski tidak menjelaskan secara gamblang pembahasan dalam mediasi tersebut, Pahala kembali menegaskan manajemen Garuda Indonesia membuka diri untuk berdiskusi demi mencari titik temu kisruh yang ada.
"Apakah terkait dengan kebijakan perusahaan, kebijakan SDM, kita membuka diri. Yang penting layanan kepada masyarakat masih kita jaga bersama agar tidak terjadi gangguan," ujarnya. (Antara)
Baca Juga: Musim Mudik, Garuda Indonesia Tambah 150.510 Kursi
