Infografis
Suara.com - Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (ALASKA) menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo. Ini terkait dengan penunjukkan Komjen M Iriawan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat (Jabar) oleh Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).
Tidak hanya itu, ALASKA juga mendesak Presiden Jokowi agar membatalkan pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar.
Koordinator ALASKA, Adri Zulpianto mengatakan, tuntutan tersebut bertujuan menjaga netralitas dan demokrasi yang berjalan dalam Pilkada Serentak 2018.
ALASKA menilai bantahan Jokowi terkait penunjukan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar oleh Tjahjo Kumolo telah melanggar undang-undang. Mendagri disebut telah melakukan mal-administrasi atas keputusan tersebut.
Baca Juga: Ginan Jeruji Wafat, Teman-teman Musisi Turut Berbelasungkawa
Karenanya, Adri menyatakan, berdasakan pelanggaran tersebut sudah sepatutnya Jokowi mencopot Tjahjo Kumolo sebagai Mendagri.
"Pencopotan dan pemecatan Tjahjo Kumolo dari posisi menteri akan menjadi bukti bahwa Jokowi sebagai Presiden menjalankan prinsip pemerintahannya yang tegas tanpa kompromi," kata Adri kepada Suara.com, Jumat (22/6/2018).
Adri menduga ada upaya memanfaatkan jabatan Mendagri oleh Tjahjo Kumolo atas pelantikan Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar. Adri menyebut Tjahjo memuluskan jalan politiknya lewat hal itu.
"Mengingat bahwa Tjahjo Kumolo merupakan bagian dari pada PDIP yang mengusung pasangan calon di Jawa Barat untuk berkontestasi dalam Pilkada Minggu mendatang," tandas Adri.
Baca Juga: Israel Rayakan Kematian Bayi Palestina yang Dibakar Hidup-Hidup
