Infografis
Suara.com - Anggota Komisi III DPR Arsul Sani menilai kritikan Ketua Umum Prabowo Subianto kepada Pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla dirasanya sangat tidak adil. Dalam hal ini, Arsul melihat tuduhan Prabowo salah sasaran.
Arsul mengatakan bahwa penguasaan pihak asing di Indonesia telah terjadi sejak kepemimpinan presiden-presiden sebelumnya.
Ia mencontohkan pada era Soeharto diberlakukan kewajiban Indonesianisasi, saham bagi Penanaman Modal Asing (PMA) dihilangkan, lalu deregulasi yang memperbesar porsi kepemilikan asing.
Selain itu, pada saat Amien Rais menjabat sebagai ketua MPR pun ada amandemen Undang-Undang Dasar yang memberikan peluang besar bagi pihak asing.
"Pada saat Amien Rais menjadi Ketua MPR, Undang-Undang Dasar pasal 33 diamandemen yang makin memperbesar pintu masuk asing," kata Arsul kepada Suara.com, Rabu (21/06/2018).
Arsul menambahkan, pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhono dan Megawati Soekarnoputri dibuat kebijakan yang memudahkan pihak asing.
"Zaman pemerintahan SBY, pembentuk UU yakni DPR dan Pemerintah membuat UU Penanaman Modal baru yang liberal," tambahnya.
Oleh karena itu, Arsul menganggap tuduhan Jokowi berpihak pada pemodal asing keliru, karena Jokowi kini hanya memikul beban dari kepemimpinan sebelumnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa Prabowo hanya mampu mengkritisi tanpa memberikan solusi kebijakan yang konkret.
"Prabowo hanya mengkritisi keadaan yang telah terjadi tapi tidak memberikan alternatif platform kebijakan yang konkret dan applicable," pungkasnya.
