Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Ahmad Riza Patria menilai, pemerintah bersikap tidak konsisten terkait pengajuan serta pelantikan Komisaris Jenderal Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Pasalnya, pemerintah sempat mengurungkan niatnya mengajukan Iriawan sebagai calon Pj Gubernur Jabar pada Februari 2017.
Ketua DPP Partai Gerindra itu menjelaskan, ketidakbijaksanaan pemerintah itu dibuktikan dengan melantik Iriawan sebagai Sekertaris Utama Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) RI pada Maret 2018 dan resmi menjabat sebagai Pj Gubernur Jabar pada Juni 2018.
Padahal, hanya sebatas pengajuan calon pun sudah mengundang polemik di tengah masyarakat karena Iriawan berasal dari lembaga Kepolisian.
Baca Juga: Tolok Ukur Film Bagus Menurut Donny Alamsyah
Akan tetapi, pemerintah tetap berkukuh melantiknya. Riza menilai hal itu malah menunjukkan tingginya arogansi pemerintah dan mengundang polemik yang sempat mereda.
"Kok tiba-tiba kemarin ada berita mau diangkat sekarang malah dilantik, ini kan jadi pertanyaan. Anggapan publik selama ini dianggap betul, ada arogansi kekuasaan, ada apa? Kenapa harus dari polisi?," kata Riza saat dihubungi suara.com, Senin (18/6/2018).
Riza beranggapan bahwa keputusan pemerintah untuk melantik mantan Kapolda Metro Jaya telah membohongi publik.
"Tiba-tiba memaksakan kehendaknya, bisa dikatakan pembohongan publik namanya, kan publik dibohongi, pemerintah bilang batal, kan pemerintah ini plin plan, tidak ada konsistensi, tidak ada pendirian," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa keputusan Pemerintah telah menciderai serta membuat kegaduhan dalam penyelenggaran Pilkada Jawa Barat yang akan dimulai pada 27 Juni.
Baca Juga: Dilanda Teror, Indonesia Ranking 9 Negara Teraman Sedunia
"Pemerintah bilang tidak ada kepentingan, justru kalau Pemerintah tidak ada kepentingan, ya, jangan membuat kebijakan yang membuat gaduh," pungkasnya.
