Infografis
Suara.com - Pelantikan Komisaris Jenderal Polisi Iriawan sebagai pejabat Gubernur Jawa Barat menuai banyak kritikan. Salah satunya dari Ketua DPP Partai Gerindra, Sodik Mujahid.
Sodik menilai pengangkatan Iriawan sebagai Pj Gubernur adalah bentuk inkonsistensi pemerintah. Pasalnya, pada bulan Februari lalu, presiden, Menkopolhukam, Kapolri dan juga Mendagri sendiri mengatakan hal itu hanya wacana semata.
"Tidak ada alasan keamanan yang menonjol dalam Pilkada Jabar ini. Sehingga harus ditangani oleh seorang Perwira Polisi. Banyak pejabat dari Kemendagri yang lebih tepat dan mumpuni," kata Sodik saat dihubungi, Senin (18/6/2018).
Sodik mengingatkan, pada Pilkada DKI Jakarta sebelumnya, Polisi dan khususnya Iriawan dinilai publik tak independen dan berpihak kepada pasangan Cagub-Cawagub Jakarta petahana, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat.
"Sangat wajar jika masyarakat menilai bahwa pemerintah panik bahkan kalap jagoannya lemah dan harus dibantu oleh Pejabat Gubernur Jabar yang pernah berpihak dalam Pilgub DKI," tutur Sodik.
Sodik tak tahu apakah Iriawan akan berlaku sama saat dirinya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya kala itu di momentum Pilkada DKI, ataukah akan berlaku adil setelah menjabat sebagai PJ Gubernur Jabar.
"Kita lihat nanti dilapangan apakah Pejabat Gubernur Jabar ini akan berlaku seperti ketika dia jadi Kapolda DKI Jakarta yang dinilai berpihak atau akan memperbaiki diri dengan tampil sebagai pejabat yang adil dan independen," ujar Sodik.
Ia mengatakan, kritiknya terhadap kebijakan Mendagri melantik Iriawan sebagai Pj Gubernur Jabar bukanlah lantaran di Jawa Barat ada kandidat yang diusung Partai Gerindra, tapi lebih pada urusan kepantasan.
"Kami tak lihat dari sisi kepentingan paslon dari Gerindra. Kami lebih melihatnya dari sisi kepantasan dan kelayakan dalam upaya menumbuh suburkan demokrasi yang sehat," kata Sodik.
