Suara.com - Wakil Sekjen DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Ahmad Baidowi minta pemerintah memberikan penjelasan pada publik atas pelantikan Komisaris Jenderal Polisi M Iriawan sebagai pejabat sementara Gubernur Jawa Barat di Bandung. Pelantikan Iwan Bule, sapaan akrab Iriawan dilakukan, Senin (18/6/2018) pagi tadi.
Baidowi memahami pengangkatan Iriawan sebagai Pjs Gubernur Jawa Barat sepenuhnya adalah wewenang pemerintah, sesuai dengan UU No. 10 Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 1 Tahun 2018.
"Hanya saja, pemerintah harus memastikan tidak ada konflik kepentingan dalam pengangkatan Iriawan. Mengingat di Jabar ada salah satu kontestan berlatarbelakang polisi," kata Baidowi kepada wartawan, Senin (18/6/2018).
Namun demikian, apabila dilihat dari tenggat waktu pelaksanaan Pilkada sudah sangat mepet, menurutnya, sulit terjadinya skenario kecurangan dalam Pilkada Jabar. Terlebih di era saat ini, dimana memanfaatkan birokrasi bukanlah perkara mudah, karena kontrol dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) sampai ke tingkat TPS yang sangat ketat.
"Begitupun perhatian masyarakat dan pegiat pemilu juga ketat," ujar Baidowi.
Namun ia mengingatkan, nama baik Polri saat ini berada dipundak M Iriawan, yang mana pelantikannya banyak menuai pro dan kontra.
"Di pundak Iriawan nama baik institusi Polri sedang dipertaruhkan. Apakah mau terseret ke konflik kepentingan Pilkada atau tetap profesional. Kami masih meyakini Polri tetap berada dalam kordiornya," kata Baidowi.
