Infografis
Suara.com - Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mendorong Kepolisian Indonesia menjelaskan dengan rinci soal penghentikan kasus pornografi Rizieq Shihab dan penodaan agama Sukmawati Soekarnoputri. Menurut dia, publik berhak tahu.
Menurut Mardani, klaim Polri yang sudah profesional menghentikan seharusnya tidak sulit menjelaskan kasus itu ke publik.
"Namun, jika penghentian suatu kasus itu politis maka bakal mudah ketahuan," kata Mardani dalam akun Twitternya, @MardaniAliSera, Senin (18/6/2018).
Kasus Rizieq dihentikan karena pihak kepolisian tidak menemukan pengunggah video chat mesum Rizieq bersama Firza Husein. Sementara di kasus penodaan agama Sukmawati, polisi tidak menemukan unsur pidana.
Perjalanan panjang kasus Rizieq
Sekian lama menjadi perbincangan 'panas', polisi akhirnya resmi menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus chat mesum via WhatsApp yang menjerat imam besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab dengan seorang wanita bernama Firza Husein.
Terbitnya SP3 ini diumumkan langsung oleh Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal. Menurutnya, penghentian kasus tersebut berawal dari permintaan Habib Rizieq melalui pengacaranya.
Dari hasil gelar perkara penyidik polisi, tidak ditemukan cukup bukti karena sang pengunggah konten pornografi itu belum ditemukan.
"(SP3) itu kewenangan penyidik. Tapi terhadap kasus ini dapat dibuka kembali bila ditemukan bukti baru," ucap Iqbal, Minggu (17/6/2018).
Beberapa hari sebelum SP3 resmi diumumkan kepolisian, pihak Habib Rizieq sudah terlebih dahulu mengeluarkan pernyataan apabila kasus tersebut sudah dihentikan. Bahkan Habib Rizieq mengumumkan sendiri SP3 tersebut melalui saluran Youtube. SP3 itu juga diterbitkan bagi tersangka lain yakni Firza Husein.
