Infografis
Suara.com - Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Robikin Emhas, buka suara terkait sikap Palestina yang mengutuk partisipasi Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya, ulama sekaligus anggota Dewan Pertimbangan Presiden Joko Widodo dalam acara yang digelar American Jewish Committee di Yerusalem.
Robikin mengatakan, kapasitas Yahya Staquf sebagai pembicara bukan mewakili NU seperti yang tertulis dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina, melainkan atas nama pribadi.
"Tidak ada delegasi NU. Gus Yahya hadir selaku pribadi. Tidak mewakili NU, juga negara. Begitu," ujar Robikin kepada Suara.com, Rabu (13/6/2018) malam.
Robikin menegaskan, NU tetap mendukung kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Bahkan, dukungan itu telah dilakukan NU sejak tahun 1938.
Baca Juga: Kembaran Trump - Kim Jong Un Hebohkan Warga Singapura
"Dukungan terhadap Palestina akan terus dilakukan NU, hingga Palestina menerima hak-haknya sebagai negara merdeka dan berdaulat," jelas dia.
Kecaman tersebut sebelumnya tertuang dalam pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat negara Palestina, yang diunggah ke laman resminya, www.mofa.pna.ps.
![Gus Yahya yang juga menjabat sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini, memenuhi undangan menjadi pembicara dalam forum global yang digelar America Jewish Committee (AJC). [YouTube]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/06/12/75590-yahya-cholil-staquf.jpg)
“Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Negara Palestina mengutuk partisipasi delegasi ulama Indonesia dari Nahdlatul Ulama, yang dipimpin oleh Mr Yahya Staquf, Sekjen PBNU, di AJC Global Forum Yerusalem pada tanggal 10-13 Juni 2018," tulis Kemenlu dan Ekspatriat Palestina.
Dalam unggahannya, Kemenlu Palestina mengatakan, acara itu juga merupakan penghinaan karena digelar di kota tua Yerusalem. Kompleks kota tua Yerusalem secarastatus quo adalah warisan dunia yang diakui PBB sebagai bagian dari Palestina.
Baca Juga: Isu Selingkuh Mentan dan Bupati, IMM Muhammadiyah Minta Maaf
"Karenanya, acara tersebut adalah pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa,” tulis mereka.
