Infografis
Suara.com - Manajer Hukum dan Litigasi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Ronald Siahaan menjelaskan pembangunan proyek reklamasi sepanjang Pantai Utara Jakarta telah mematikan sumber daya alam serta manusia. Salah satunya ialah Pulau Pari.
Ronald mengatakan bahwa Pulau Pari yang dulunya menjadi salah satu produsen rumput laut terbaik di Pulau Jawa kini telah tiada. Pasalnya, kini hanya terdapat lautan lumpur.
"Sekarang Pulau Pari disitu tidak ada lagi rumput laut karena waktu kita mau nguruk pulau diambil pasir laut dari Banten sana yang naik lumpur semua," kata Ronald kepada Suara.com, Rabu (13/6/2018).
Hal menyedihkan yang ditemukan Ronald ialah rumput laut yang dijual di daerah Cibinong bukan dari Pulau Pari melainkan kiriman dari Surabaya.
"Pulau Pari rusak semua itu. Jadi kalau ke Cibinong Cileungsi nemu rumput laut itu mereka belinya dari Surabaya. Habis karena lumpur naik semua," ujarnya.
Selain rumput laut yang telah hilang dari Pulau Pari, terumbu karang pun ikut terkikis karena adanya reklamasi. Padahal menurut penelitian yang dilakukan LIPI, terumbu karang Pulau Pari pernah menjadi terumbu karang terbaik di dunia.
"Tahun 75 lipi melakukan riset di pulau pari, batu karang terbaik di dunia itu ada Pulau Pari bawah Pulau Pari itu batu karang terbaik sejak tahun 75 yang dijaga oleh LIPI sekarang rusak semuanya itu," ucap Ronald.
Ronald pun menambahkan bahwa pihaknya telah melakukan advokasi dari tiga tahun lalu. Yang ditemukan ialah tidak ada lagi sumber penghasilan bagi para penduduk di sana yang sangat bergantung pada sumber daya alam di Pulau Pari.
"Sudah tiga tahun kami advokasi Pulau Pari, rumput laut, ikan sudah tidak ada lagi. Ada 1300 orang tinggal di pulau pari itu. Di pulau pari itu rusak semua kita butuh ribuan tahun untuk menghasilkan karang-karang yang indah lagi," tutupnya.
Oleh karena itu, Walhi sangat berharap kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk kembali pada semangat awal kampanye Pilkada DKI 2017. Pada saat itu ia tegas menolak keputusan Ahok membuat Pergub No 206 Tahun 2016.
