Infografis
Suara.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay buka suara terkait pernyataan Ali Mochtar Ngabalin. Sebelumnya, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Kepresidenan itu menyinggung kader PAN di kabinet.
"Saya kira itu bukan kapasitas saudara Ngabalin ya bicara seperti itu. Itu kapasitas presiden, dia kan disitu sebagai apa? Bukan kapasitasnya," ujar Saleh saat berbincang dengan Suara.com, Senin (11/6/2018).
Menurut Saleh, hanya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dapat mengevaluasi kinerja menterinya.
"Silakan saja Presiden menilai para bawahan dan para pembantunya. Kita menerima saja apa yang diputuskan oleh presiden itu," kata Saleh.
Seharusnya pihak Istana, kata Saleh, bisa melihat pembantu Jokowi berdasarkan kinerja menterinya. Bukan karena menteri tersebut berasal dari partai oposisi.
"Presiden Jokowi yang tahu siapa yang bermanfaat siapa yang nggak. Setahu saya menteri kita itu lumayan dibutuhkan dan kerjanya saat ini lumayan bagus," kata dia.
Sebelumnya Ngabalin menyinggung sikap PAN dan meragukan keseriusan partai yang diketuai Zulkifli Hasan dalam mendukung pemerintahan Jokowi.
"Saya dari dulu bilang bahwa PAN harus memperjelas statusnya, PAN kan punya Menteri ada di kabinet. Apakah PAN itu akan berkoalisi dengan pemerintah atau menjadi oposisi," kata Ngabalin
Menurut Ngabalin, kalau PAN ingin menjadi oposisi pemerintah, sebaiknya kader partai berlambang matahari putih yang saat ini duduk sebagai menteri di Kabinet Kerja untuk mengajukan surat pengunduran diri ke Presiden.
"Kalau jadi oposisi kan tanpa harus Presiden memberhentikan menterinya. Dia (PAN) harus bisa menarik menterinya dari kabinet. Biar jelas gitu lho. Jadi rakyat juga bisa tahu, ini oposisi atau pendukung," jelas Ngabalin.
"Jangan giliran menteri mau. Tapi kalau mendukung kebijakan pemerintah nggak mau," Ngabalin menambahkan.
Untuk diketahui, saat ini PAN memiliki satu kursi menteri di kabinet, yakni Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur.
