Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan Wali Kota Blitar Muh Samanhudi Anwar yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkot Blitar Tahun Anggaran 2018.
"Ditahan untuk 20 hari ke depan di Rutan Polres Metro Jakarta Pusat," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi di Jakarta, Sabtu.
Sebelumnya, Samanhudi telah menyerahkan diri ke KPK pada Jumat (8/6) sekitar pukul 18.30 WIB untuk kemudian menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu tampak keluar dari gedung KPK Jakarta pada Sabtu dini hari sekitar pukul 01.30 WIB.
Namun, Samanhudi yang telah mengenakan rompi jingga tahanan KPK itu memilih bungkam saat dikonfirmasi awak media soal pemeriksaan atau kasus yang menjeratnya tersebut.
Sebelumnya, Samanhudi dan Bupati Tulungagung nonaktif Syahri Mulyo bersama empat orang lainnya telah diumumkan sebagai tersangka tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di Pemkab Tulungagung dan Pemkot Blitar Tahun Anggaran 2018 pada Jumat (8/6) dini hari.
KPK pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi bahwa Syahri Mulyo akan menyerahkan diri ke KPK.
"Bupati Tulungagung belum datang, kami juga belum dapat informasi terkait rencana penyerahan diri tersebut," kata Febri.
KPK pun mengimbau agar Bupati Tulungagung menyerahkan diri karena hal tersebut juga telah disampaikan oleh pimpinan partai dari Syahri, yakni PDIP.
"Kami sampaikan juga terima kasih karena ada beberapa pernyataan dari pimpinan partai untuk mengimbau agar tersangka menyerahkan diri. Saya harap itu bisa didengar oleh pihak-pihak lain, khususnya satu tersangka lagi yang belum menyerahkan diri sampai saat ini," ucap Febri.
