Infografis
Isnur mengatakan, tim advokasi telah memberikan peringatan hukum (somasi) secara tertulis melalui surat tertanggal 11 Maret 2018. Namun para tergugat tidak merespon.
"Kemudian tim advokasi juga mengirimkan somasi atau peringatan hukum terakhir secara tertulis melalui surat tertanggal 28 Maret 2018. Tetapi juga tidak ada respon, hingga akhirnya kami mengajukan gugatan," lanjut Isnur.
Isnur menegaskan, Presiden berkewajiban memegang teguh UUD Negara Republik Indonesia dan menjalankan segala perundang-undangan yang berlaku.
Sementara para penggugat merupakan badan hukum yang kerap bersentuhan dan berhubungan langsung dengan penerapan KUHP.
"Penerapan KUHP sendiri telah terjadi di daIam fase penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan hakim di muka persidangan. Pada saat yang sama, KUHP masih belum memiliki terjemahan resmi bahasa Indonesia dari para penggugat sebagaimana diamanatkan oleh UU 24/2009," tutur Isnur.
Atas alasan itulah Para Penggugat merasa telah dirugikan karena aparat penegak hukum hingga saat
ini tidak memiliki pemahaman dan penafsiran yang seragam mengenai KUHP. Para Penggugat menilai para tergugat telah lalai dengan tidak memberikan terjemahan resmi KUHP.
Berdasarkan alasan tersebut, maka para tergugat dinilai telah terbukti melakukan suatu kelalaian yang mengakibatkan para penggugat mengalami kerugian immaterial dengan tidak adanya kepastian hukum pidana materil dari tahap penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan persidangan yang selama ini telah terjadi.
Kerugian immaterial yang paling nyata adalah kebingungan para penggugat ketika mendampingi pencari keadilan yang tengah menghadapi perkara pidana.
