Infografis
Suara.com - Ketua DPP Partai Golkar Ace Hasan Syadzily menegaskan partainya samasekali tidak tertarik dengan koalisi kerakyatan atau nusantara yang ingin digagas Partai Demokrat. Golkar tak akan berpaling dari Presiden Joko Widodo alias Jokowi yang diusung sebagai Capres petahana di Pilpres 2019.
Ace sendiri masih mempertanyakan apakah wacana koalisi altenatif itu akan diterima oleh partai politik lain atau tidak, mengingat koalisi hanya bisa tercapai apabila partai anggota koalisi memiliki gagasan yang sama.
Baca Juga: Istri Mantan Wakil Ketua DPRD Bali Divonis 12 Tahun Penjara
"Kalau Partai Golkar sama sekali tidak tertarik dengan tawaran itu. Partai Golkar konsisten mendukung Pak Jokowi sebagai Capres," kata Ace saat dihubungi, Kamis (7/6/ 2018).
Ace mengklaim, Golkar dan pemerintahan Jokowi memiliki platform politik yang sama, yakni politik kebangsaan. Hal ini yang mendasari Golkar konsisten tetap mendukung Jokowi di Pilpres 2019.
Baca Juga: Dituduh Selingkuhan Ahok, Grace: Cobaan Perempuan Masuk Politik
Tidak hanya politik kebangsaan, keberhasilan pembangunan ekonomis yang dilakukan Jokowi, juga dinilai memiliki kesamaan platform dengan gagasan kesejahteraan yang diusung partai berlambang pohon beringin.
"Jadi menurut saya pembentukan koalisi bukan semata-sama nggak mau dengan koalisi tertentu, lalu membentuk koalisi lain. Tetapi berdasarkan platform yang sama untuk membangun bangsa," tutur Ace.
Rencana pembentukan koalisi kerakyatan pertama kali disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean.
Baca Juga: Beban Maudy Koesnaedi Perankan Zaenab di Si Doel The Movie
Upaya pembentukan koalisi tersebut sekaligus menegaskan Demokrat ingin membentuk poros alternatif di luar koalisi pendukung Presiden Joko Widodo dan Koalisi Keumatan yang diidentikkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto.
"Ya partai Demokrat sekarang sedang serius membangun poros kerakyatan ya untuk pilpres 2019. Makanya Pak SBY tadi bicara kita koalisi kerakyatan, bantu rakyat dulu lah," ungkap Ferdinand, di DPP Partai Demokrat, JakartaPusat, Kamis (7/6/2018).
