Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Bengkalis, Provinsi Riau, Amril Mukminin hari ini, Kamis (7/6/2018). Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Muhammad Nasir yang terjerat kasus dugaan korupsi proyek Jalan Batu Panjang-Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013-2015.
"Sebagai kelanjutan rangkaian kegiatan tim (penggeledahan) minggu ini di Riau. Hari ini dilakukan pemeriksaan terhadap empat saksi, termasuk Bupati Bengkalis di Mako Brimob Pekanbaru," kata juru bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan.
Menurut Febri, salah satu agenda pemeriksaan Bupati Bengkalis adalah untuk mengonfirmasi penemuan uang senilai Rp 1,9 miliar di rumahnya beberapa waktu lalu. Selain itu, penyidik juga mengonfirmasi dugaan aliran dana dari sejumlah perusahaan terkait sejumlah proyek di Bengkalis.
Selain Bupati, KPK juga berencana akan memeriksa anggota DPRD Bengkalis. Itu dilakukan untuk menggali proses pembahasan anggaran di DPRD.
"Nanti panggilan akan disampaikan, kami ingatkan agar para saksi yang dipanggil datang dan memenuhi kewajiban hukum tersebut," ucap Febri.
Dalam kasus ini, KPK sudah memeriksa Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Dumai M Nasir yang juga telah ditetapkan sebagai tersangka. Penetapan Nasir sebagai tersangka bersama dengan Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar.
Sekda Dumai ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bengkalis Tahun 2013-2015 sekaligus pejabat pembuat komitmen saat proyek tersebut berlangsung.
Nasir dan Hobby menjadi tersangka setelah KPK meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan. Status penyidikan sendiri ditetapkan setelah KPK menemukan dua bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan keduanya sebagai tersangka.
Keduanya diduga secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara pada proyek tersebut.
Terhadap kedua tersangka, KPK menetapkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 kesatu KUHP.
