Infografis
Suara.com - Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menolak eksepsi atau nota keberatan terdakwa Syafruddin Arsyad Tumenggung. Dia merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi terkait Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
"Menyatakan keberatan atau eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Syarifuddin Arsyad Tumenggung tidak dapat diterima," kata Ketua Majelis Hakim Yanto saat membacakan putusan sela di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (31/5/2018).
Majelis hakim menilai dakwaan jaksa penuntut umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dakwaan sudah dibuat berdasarkan Pasal 143 ayat 2 dan 3 huruf a dan b KUHAP dan sah dijadikan sebagai dasar pemeriksaan.
Majelis pun menyatakan Pengadilan Tipikor berwenang untuk mengadili perkara Syarifuddin Arsyad Tumenggung untuk menangani perkara. Terakhir, hakim memerintahkan jaksa untuk melanjutkan pemeriksaan perkara mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tersebut.
Baca Juga: Kasus BLBI, Pengadilan Tipikor Berhak Adili Perkara Syafruddin
Dalam pertimbangan, hakim menolak poin eksepsi penasihat hukum. Hakim berpendapat, dalil penasihat hukum bahwa pengadilan tata usaha negara yang berwenang menangani perkara Syarifuddin tidak tepat.
Hakim beralasan, pengadilan tata usaha bisa bertindak apabila belum ada proses pidana dan harus ada hasil penilaian dari intern pemerintah. Selain itu, hakim memandang perkara korupsi wajib didahulukan sesuai pasal 25 UU Tipikor.
Kemudian, hakim tidak menerima dalil dakwaan error in persona. Majelis tidak melihat ada kekeliruan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Hakim melihat dakwaan sudah memenuhi syarat 143 ayat 2 KUHAP. Keberatan penasihat hukum pun tidak sesuai pasal 156 KUHAP. Oleh sebab itu, dalil penasihat hukum bahwa dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap tidak dipertimbangkan.
Selain itu, dalil penasihat hukum bahwa ada kesalahan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK perlu dibuktikan dalam pemeriksaan materi pokok.
"Atas pertimbangan tersebut, maka seluruh keberatan tim penasihat hukum terdakwa dan permohonannya harus dinyatakan tidak dapat diterima," kata hakim Anwar.
Baca Juga: KPK Perpanjang Masa Pencegahan Enam Saksi Kasus BLBI
Putusan hakim mengamini permintaan jaksa penuntut umum. Pada persidangan Senin lalu, jaksa menolak isi eksepsi Syafruddin. Sebelumnya, mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu menanggapi ada kesalahan dalam dakwaan KPK. Dakwaan dianggap salah sasaran karena Syafruddin baru menjabat sebagai Ketua BPPN pada 22 april 2002. Syafruddin dianggap tidak bisa mengubah kebijakan MSAA (Master Settlement And Acqisition Agreement) sebagai perjanjian perdata antara pemerintah dengan Sjamsul Nursalim selaku penerima dana BLBI.
