Infografis
Suara.com - Bagi anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Mahfud MD, gaji dan tunjangan di atas Rp 100 juta per bulan dianggap yang paling kecil.
Untuk gaji, Mahfud menilai yang diterima petinggi BPIP paling kecil dari sejumlah lembaga negara, yakni hanya Rp 5 juta per bulan.
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini kemudian membandingkan dengan pendapatan komisaris BUMN tiap bulannya.
"Coba anda bayangkan gaji seorang komisaris BUMN itu sudah Rp 160 juta, komisaris lho. Gubernur BI, sudah Rp 300 juta lebih. Kita ini Rp 100 juta sudah kumulatif semuanya," ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/5/2018).
Baca Juga: Ngabalin Minta Pendukung PA 212 Copot Amien Rais
Selanjutnya, Mahfud mencontohkan dengan penghasilannya saat menjadi anggota DPR tahun 2004. 14 tahun lalu, dia mendapatkan penghasilan per bulannya sebagai wakil rakyat sebesar Rp 150 juta.
"Jadi itu hanya kekeliruan dalam menstruktur lah. Kita bilang pada presiden, kenapa tidak disebut gajinya saja? Kok disebut dengan hak-hak keuangan lainnya kan jadi besar sekali," kata Mahfud.
"Sementara pejabat lain hanya disebut gajinya, hak haknya langsung diberikan. Nah itu nanti yang akan di perbaiki kira-kira, tetapi gak ada masalah," Mahfud menambahkan.
Mahfud tidak terganggu dengan persoalan gaji pejabat BPIP yang menimbulkan polemik di masyarakat. Sebab, Mahfud merasa hak keuangannya yang didapat dari anggota dewan pengarah BPIP sangat kecil.
"Karena saya tahu itu kecil sekali. Saya pernah (jadi) pejabat, tiga kali lipat dari itu meskipun SK-nya kecil," kata dia.
Baca Juga: Pelatih Thailand Angkat Topi buat Tim Asuhan Satia Bagdja
Gaji petinggi BPIP kini tengah menjadi sorotan. Pasalnya gaji dan tunjangan Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarnoputri sebesar Rp 112.548.000 per bulan.
