Infografis
Suara.com - Mantan ketua umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin bersama sejumlah tokoh internasional menemui Penasihat Negara Myanmar Aung San Suu Kyi. Pertemuan dilakukan Nay Pyi Daw, Myanmar guna membahas solusi etnis Rohingya di Provinsi Rakhine yang belum kunjung diakui.
Mereka dan Suu Kui terlibat dialog terbuka serta akrab, 25 Mei lalu di kantor pemimpin Myanmar tersebut.
"Perkembangan di Myanmar, terutama di Provinsi Rakhine, menimbulkan keprihatinan kawasan Asia Tenggara bahkan dunia," kata Din selaku Utusan Khusus Presiden untuk Dialog dan Kerja Sama Antaragama dan Peradaban (UKP-DKAAP).
Maka dari itu, Din menyampaikan masalah Rohingya perlu diatasi secara tepat. Menurut dia, tiada lain jalan lain untuk persoalan di Provinsi Rakhine itu kecuali mengembangkan koeksistensi damai dan pengakuan kewarganegaraan bersama bagi seluruh rakyat.
Untuk itu, Din yang juga Ketua Dewan Pertimbangan MUI meminta agar ada pengakuan dan pemberian hak kewarganegaraan bagi etnis Rohingya yang secara kebetulan mayoritas beragama Islam.
Suu Kyi selaku penasihat negara setingkat perdana menteri di Myanmar menanggapi bahwa Myanmar mengamalkan demokrasi dan sangat menghargai hak asasi manusia dan nilai demokrasi.
"Masalah di Provinsi Rakhine dan wilayah-wilayah lain di Myanmar akan dapat diselesaikan dengan semangat perdamaian dan rekonsiliasi," kata Suu Kyi.
Turut hadir dalam peetemuan itu sejumlah tokoh agama dunia, antara lain Supreme Patriach Sri Langka, Supreme Patriach Kamboja, President of Risho Kosakai dari Jepang Rev Niwano (ketiganya adalah tokoh umat Buddha dunia), Bishop Gunnar Stalsett, tokoh Kristiani Eropa Madame Vinu Aram, tokoh umat Hindu dari India dan Wakil Sekjen Religions for Peace Internasional dari New York Rev Koichi Sugino.
Selain itu, hadir juga President of Asian Conference on Religions for Peace/ACRP bersama para tokoh lintas agama Myanmar. Delegasi yang menemui Aung San Suu Kyi menyampaikan Surat para tokoh agama dunia untuk Bangsa Myanmar.
Suu Kyi menerima dengan senang hati surat itu termasuk usulan delegasi agar ada Konferensi Internasional tentang Myanmar pada Oktober 2018. Konferensi tersebut diharapkan menjadi tonggak penyelesaian masalah Myanmar secara berkeadilan. (Antara)
