Infografis
Suara.com - Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto mengatakan Komisi I DPR mendukung langkah pemerintah dalam mengatasi aksi terorisme melibatkan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Menurut dia pembentukan pasukan itu sudah sesuai undang-undang.
Hal ini disampaikan Hadi seusai rapat bersama komisi I DPR, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
"Pada prinsipnya Komisi I DPR RI mendukung untuk pembentukan Koopsusgab TNI sebagai bentuk peran dan fungsi TNI sesuai dengan amanah UU TNI Nomor 34 tahun 2004," ujar Hadi.
"Jadi Koopsusgab dibentuk dalam rangka menanggulangi aksi terorisme yang saat ini sedang terjadi," Hadi menambahkan.
Hadi menjelaskan, pembentukan Koopsusgab akan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah. Setelah mendapat dukungan dari wakil rakyat di Senayan, Hadi akan bicara dengan pemerintah untuk penyusunan PP tersebut.
"Kami nanti akan mendorong pemerintah supaya mengeluarkan PP, sehingga apa yang kita inginkan nanti dalam tindakan untuk menanggulangi aksi terorisme itu dengan satuan khusus ini benar-benar bisa efektif dan payung hukum yang tepat," jelas Hadi.
Selain mengundang Pangalima TNI, Komisi I DPR juga mengundang Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi.
Djoko juga diminta untuk menjelaskan terkait keterlibatan BSSN dalam mendeteksi pergerakan jaringan teroris melalui melalui ruang siber.
