Infografis
Suara.com - Komisi I DPR hari ini memanggil Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Hadi akan diminta penjelasannya terkait pelibatan TNI dalam mengatasi aksi terorisme di Indonesia. Termasuk rencana pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab).
Wakil Ketua Komisi I DPR, Satya Widya Yudha mengatakan, agenda rapat siang ini akan membahas isu aktual, khususnya rencana pemerintah membentuknya Koopssusgab.
"Yang itu juga implementasi dari RUU Terorisme itu, itu yang paling utama, maka kita undang juga dari badan siber nasional juga," ujar Satya di depan Ruang Rapat Komisi I DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (24/5/2018).
Selain Panglima TNI, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Djoko Setiadi akan diminta untuk menjelaskan terkait pelibatan BSSN dalam mendeteksi pergerakan jaringan teroris melalui ruang siber.
Satya menjelaskan, rapat hari ini untuk melihat apakah Koopssusgab yang diinginkan pemerintah sudah dibutuhkan atau tidak dalam pemberantasan terorisme di tanah air.
"Bukan cuma jadi diaktifkan. Bentuknya bagaimana, operasionalisasinya bagaimana, isinya bagaimana," kata dia.
Selain itu, Setya tidak memungkiri keterlibatan Koopssusgab nantinya bisa saja akan berujung pada revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
"Bisa berkembang ke sana (revisi UU TNI)," imbuh Satya.
Sementara itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto enggan memberikan keterangan sedikitpun kepada awak media terkait agenda rapat yang sedianya dimulai pukul 12.00 WIB. Namun hingga pukul 14.05 WIB, rapat belum juga dimulai.
"Nanti setelah (rapat saja) kalau sudah resmi pemaparan baru saya sampaikan," kata Hadi.
Dalam rapat ini, Hadi didampingi Kepala Staf Angkatan Darat ( KSAD) Jenderal TNI Mulyono, Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal Yuyu Sutisna, dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Siwi Sukma Adji.
