Infografis
Suara.com - Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan memiliki catatan tersendiri untuk agenda reformasi 20 tahun yang lalu.
Menurut dia, demokrasi yang kala itu diperjuangkan, masih menyisakan tanda tanya yang musti dijawab oleh semua bangsa.
Ketua Umum PAN itu berpendapat, sistem demokrasi perlu diluruskan kembali, disesuaikan dengan nilai-nilai Pancasila, yakni demokrasi yang mengutamakan hajat hidup rakyat Indonesia, tanpa terkecuali.
"Demokrasi Pancasila harus betul-betul diluruskan, demokrasi yang bisa hasilkan kesetaraan, keadilan, bebas dari rasa takut, demokrasi yang melahirkan persatuan dan harmoni," kata Zulkifli dalam acara 20 Tahun Refleksi Reformasi, di DPR, Jakarta, Senin (21/5/2018).
Baca Juga: 20 Tahun Reformasi: Militer Melawan Terorisme Tak Jawab Masalah
Zulkifli menilai, dalam dunia politik saat ini, seakan-akan terjadi sebuah dikotomi antara kelompok satu dan yang lainnya.
"Dalam politik sekarang seolah-olah kita sedang dibagi dua. Ada merasa paling benar dan yang salah semua. Padahal di dalam demokrasi Pilpres hal yang biasa saja. Nah, agenda itu paling penting dirumuskan," tutur Zulkifli.
Selain itu, Zulkifli juga melihat terjadi kesenjangan sosial dimana-mana. Hal ini harus segera diatasi, supaya agenda reformasi benar-benar bisa terwujud.
"Banyak kesenjangan sosial dan ketimpangan yang luar biasa. Kalau nggak segera ditangani, maka ini akan berbahaya bagi persatuan," kata Zulkfli.
Hal lain yang menjadi sorotannya yaitu biaya pemilihan kepala daerah yang sangat tinggi. Hal ini sangat berimplikasi pada integritas kepala daerah yang terpilih.
Baca Juga: Mahasiswa Desak Kaji Ulang Julukan Amien Rais Bapak Reformasi
"Bagaimana nggak banyak masalah kalau biaya politik mahal. Negara nggak ikut menanggung, kandidat nggak boleh cari uang, partai nggak boleh cari uang. Kan itu resikonya. Sehingga puluhan, bahkan ratusan orang kena OTT (operasi tangkap tangan)," kata Zulkifli.
