Suara.com - Gerakan reformasi, yang diawali dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dari jabatannya pada 21 Mei 1998 sudah berumur 20 tahun. Setelah berlalu sekian lama, Pemerintahan Presiden Jokowi-Jusuf Kalla menegaskan akan tetap menjalankan agenda reformasi tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Kepala Staf Kepresiden Jenderal TNI (purn) Moeldoko melalui keterangan pernya, Senin (21/5/2018).
"Saya memastikan bahwa agenda-agenda reformasi yang menjadi harapan masyarakat sejak 20 tahun lalu tetap dijalankan oleh Pemerintah. Tentu saja dalam pelaksanaannya, terdapat tantangan yang tidak mudah untuk diselesaikan," kata Moeldoko.
Menurutnya, terdapat sejumlah persoalan yang belum dapat terpecahkan, mengingat kompleksnya persoalan. Termasuk di antaranya karena berbagai perubahan sosial, politik, ekonomi, teknologi yang berlangsung dalam 20 tahun terakhir.
Sedikitnya ada tiga agenda reformasi menurut Mantan Panglima TNI tersebut yang masih menjadi tantangan Indonesia hingga saat ini.
"Masih adanya praktik korupsi di lingkungan birokrasi dan pemerintahan, masih dirasakannya kesenjangan, dan rendahnya indeks pembangunan manusia di sejumlah wilayah di Indonesia," katanya.
Moeldoko mengatakan dalam perjalanan pemerintahan, Presiden Jokowi dan jajarannya mati-matian memperjuangkan tiga agenda Reformasi tersebut melalui serangkaian kebijakan. Mulai dari pembentukan Satuan Bersama Pemberantasan Pungutan Liar (Saber Pungli), penguatan kerangka regulasi untuk pencegahan korupsi.
Lalu kebijakan melakukan subsidi untuk rakyat miskin yang tepat sasaran lewat berbagai kartu, sampai dengan kebijakan dan program afirmatif yang langsung menyasar kepada kelompok-kelompok masyarakat terbawah.
"Saya memastikan bahwa Presiden Jokowi menjalankan agenda reformasi dengan sebaik-baiknya. Kebijakan dan program pemerintah hari ini dilaksanakan dengan mengambil pelajaran terbaik yang dilakukan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dan melakukan terobosan serta inovasi yang diperlukan untuk memecahkan persoalan sesuai dengan kebutuhan hari ini," kata Moeldoko.
Menurut Moeldoko, dalam membuat kebijalam pemerintahan saat ini tentu saja mengambil pelajaran dari kesulitan-kesulitan pemerintahan sebelumnya. Pemerintah terus berusaha untuk mereduksi kebijakan-kebijakan yang kurang membawa dampak bagi kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.