Suara.com - Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim bertandang ke Indonesia memenuhi undangan Mantan Presiden ke tiga RI, Baharudin Jusuf Habibie untuk memperingati 20 tahun agenda reformasi Indonesia. Anwar punya mimpi yang sama di Malaysia, yakni reformasi.
Pimpinan kelompok oposisi serta pimpinan de facto Parti Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia itu, mengaku memiliki kedekatan dengan Presiden Soeharto dan Wakilnya Habibie sejak agenda reformasi bergulir di tanah air pada tahun 1998.
Anwar juga mengaku mengetahui agenda reformasi Indonesia kala itu. Dan cukup kenal dengan para tokoh reformasi Indonesia.
"Reformasi itu di Indonesia bergulir dan mengesankan terutama, saya ikuti dengan dekat. Semua teman-teman. Malah pada saat itu Presiden Soeharto kenal baik dan saya sering mengujungi beliau. Tapi dari segi dekat itu dengan Habibie pastinya," tutur Anwar di kediaman BJ Habibie, Patra Kuningan, Jakarta selatan, Minggu (20/5/2018).
Beberapa bulan setelah BJ Habibie menjabat sebagai Presiden untuk menggantikan Presiden Soeharto yang mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, Anwar dipecat dari Wakil Perdana Menteri oleh Perdana Menteri Mahathir Mohamad. Sejak saat itu, ia memiliki cita-cita untuk mendorong reformasi di Malaysia.
"Selepas reformasi bergulir, saya dipecat. Kemudian slogan pertama saya adalah reformasi," ujar Anwar.
Anwar mengaku menanamkan cita-cita reformasi dalam dirinya, karena reformasi membuat sistem lebih terbuka dan setiap orang memiliki hak yang sama.
"Saya pilih reformasi. Karena ini buat saya inklusif. Ada yang mengatakan Allahuakbar, ada juga mengatakan berbagai slogan lain, tetapi saya pilih reformasi karena inskulsif," tutur Anwar.
Anwar mengklaim kala itu mendapat dukungan dari banyak pihak, baik dari ummat Islam, bangsa Melayu, Cina dan India. Semangat reformasi yang ada pada dirinya, lebih banyak dipengaruhi semangat reformasi dari masyarakat Indonesia yang kala itu dipimpin oleh Soeharto.
"Saya bnyak hal menimba ilmu dan pengalaman dari Indonesia. Tetapi saya yang kita tahu, keluar masuk penjara. Di bawah kepemimpinan PN Malaysia Najib Razak pun, ia lagi-lagi menjadi korban politik, sedangkan agenda reformasi belum tercapai.