Infografis
Kalau memang ada keperluan untuk memberlakukan keadaan bahaya demi keamanan nasional dan diperlukan untuk membatasi HAM, pemerintah harus menyatakan keadaan bahaya itu terlebih dahulu.
“Bukan dengan buru-buru mengatakan tidak perlu ada dasar hukum melibatkan militer, atau tidak perlu memperhatikan HAM karena itu mandat konstutisional. Soal perlindungan HAM dijamin dalam UUD 1945. Selama ini elit politik hanya jargon saja. Mempromosikan UUD 1945, tetapi dalam prakteknya menyatakan HAM tidak penting sebagai hak konstitusional,” katanya.
Nah kalau dikatakan kalau selama ini TNI tidak pernah terlibat, Usman mengatakan bahwa ini pernyataan yang keliru. Pelibatan TNI telah melembaga di dalam struktur pemerintahan. Bahkan di Kemenkopolhukam itu, salah satu deputinya juga berasal dari kalangan TNI.
“Di Dewan Ketahanan Nasional juga ada TNI-nya. Ada banyak kelembagaan yang sebenarnya bisa diminta oleh Presiden untuk memberikan masukan masukan strategis tentangancaman keamanan nasional yang sekarang ini ada,” jelasnya.
Khusus untuk aspek pertahanan negara, pemerintah sejak tahun 2002 sudah diwajibkan oleh pasal 15 UU No 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara untuk membentuk Dewan Pertahanan Nasional. Isinya terdiri dari unsur pemerintah dan non pemerintah. Tugasnya adalah memberikan masukan strategis, di dalam bidang pertahanan negara.
“Nah itu syarat yang saat ini sedang dijalankan,” jelasnya.
Sayangnya, Usman melihat pernyataan dari berbagai pejabat pemerintah Indonesia seolah - olah seolah Indonesia tidak punya UU yang menjadi paying hukum dalam situasi seperti saat ini.
“Seolah kita tidak punya payung hukum, kita tidak punya kewenangan, padahal ada. Tapi itu tidak tuntas.
Misalnya TNI tidak memiliki dasar pelibatan didalam urusan terorisme dan operasi militer lainnya, diluar perang, ada pasal 7 UU TNI, ada pasal 41 UU Polri tapi kedua UU ini mewajibkan pemerintah untuk menerbitkan produk hukum yang baru sebagai peraturan pelaksanaan,” jelasnya.
Usman menegaskan bahwa UU Polri adalah rancangan pemerintah. Sedangkan UU TNI mensyaratkan keputusan politik negara dalam bentuk UU perbantuan.
