Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Hidayat Nur Wahid berharap pembentukan Komando Operasi Khusus Gabungan dalam rangka penanggulangan terorisme dari pihak TNI tidak bersifat permanen. Sebab porsi pemberantasan teroris sudah dilakukan Densus 88.
Hidayat mengatakan Koopssusgab bisa diturunkan kalau pihak Polri dalam hal ini Detasemen Khusus (Densus) 88 anti-teror tidak mampu mengatasi teror di tanah air.
"Tidak perlu permanen, karena keperluannya dalam posisi di mana polisi sudah tidak mampu, dan dalam posisi di mana kejahatan terorisme sangat luar biasa dahsyatnya, sehingga negara dalam kondisi darurat misalnya," ujar Hidayat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/5/2018).
Meski keterlibatan Koopssusgab sudah mendapat restu Presiden Joko Widodo, Hidayat meminta payung hukumnya harus jelas. Hidayat menyebut payung hukum penting untuk menghindari masalah hukum baru dan supaya tidak menimbulkan kontroversi.
"Terorisme sekarang ini kan bukan pertempuran terbuka. Karena itu yang paling banyak dilakukan adalah penguatan intelijen dan penguatan faktor-faktor koordinasi antarlembaga intelijen untuk pemberantasan terorisme," jelas dia.
Namun, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai Polri masih mampu memberantas teroris di tanah air, meski sejumlah daerah di Indonesia diteror bom.
"Saya melihat polisi masih mampu mengatasi masalah ini," kata Hidayat.
Terakhir, politikus yang akrab disapa HNW ini meminta keterlibatan Koopsusgab dikaji ulang. Sebab, polisi dinilai masih mampu memberantas jaringan teroris.
"Saya tidak mengatakan tidak perlu. Perlu atau tidak perlu, perlu dikaji lagi lebih obyektif dan lebih kuat lagi. Tapi polisi sesungguhnya bisa melakukan aktivitasnya secara maksimal," kata dia.
