Diminta Gerindra Umumkan Cawapres, PDIP: Apa Nggak Kebalik?

Adhitya Himawan | Dian Rosmala
Diminta Gerindra Umumkan Cawapres, PDIP: Apa Nggak Kebalik?
Ketua DPP PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno. (suara.com/Bagus Santosa)

Menurut Hendrawan Supratikno, mestinya Gerindra duluan yang mengumumkan.

Suara.com - PDI Perjuangan akhirnya menanggapi permintaan dari Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. Tangan kanan Prabowo Subianto tersebut meminta supaya koalisi pendukung Presiden Joko Widodo mengumumkan lebih dulu Calon Wakil Presiden yang akan digandeng pada Pilpres 2019.

Menurut Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno, mestinya Partai Gerindra duluan yang mengumumkan sosok Cawapres pendamping Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto. Sebab, pada Pilpres 2019, posisi Prabowo adalah sebagai penantang.

"Apa nggak kebalik. Kalau dalam permainan catur, juara bertahan bisa memilih bidak putih atau bidak hitamnya," kata Hendrawan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (18/5/2018).

Hendrawan berpendapat bahwa dalam sebuah kompetisi, pemain bertahan selalu mendapat posisi terhormat.

Baca Juga: Soal Peluang PDIP Gabung Pemerintahan, Golkar: kalau Bersama-sama Alhamdulillah

"Kalau dalam pertandingan tenis internasional, atau sepakbola, juara bertahan mendapat tempat kehormatan, tidak bertanding dalam kualifikasi. Jadi artinya mestinya challanger ini yang menentukan Paslonnya dulu," tutur Hendrawan.

Lebih lanjut, ia mengatakan, apabila Partai Gerindra berspekulasi dapat menggaet salah satu atau sebagian partai pendukung Jokowi, apabila PDIP mengumumkan duluan siapa Cawapres bagi Jokowi, menurut Hendrawan itu hanya harapan semu.

"Itu harapan yang semu ya, harapan semu. Karena yang sekarang penting bagi siapapun yang ingin maju sebagai Capres, membangun koalisi 20 persen, persyaratan," kata Hendrawan.

"Jadi itu dulu. Silahkan. Itu sebabnya pidato Ketum Megawati di apel siaga Solo jelas sekali. Silahkan kalau ada yang deklarasikan," ujar Hendrawan menambahkan.

Baca Juga: Psikolog Politik Bongkar Strategi Framing di Balik Pernyataan Projo Soal Jokowi dan PDIP