Infografis
Suara.com - Terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan kasus e-KTP Fredrich Yunadi meyakini seratus persen dirinya dibebaskan oleh majelis hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Fredrich mengatakan dia tengah menjalanlankan tugas sesuai profesinya sebagai advokat saat mendampigi kliennya, Setya Novanto.
Sehingga, menurut Fredrich apa yang didakwakan jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap dirinya tidak tepat.
"100 persen (optimis bebas), kita lihat saja Undang-Undang Nomor 5, kita ini penegak hukum, kita baca Pasal 50 KUHAP, ketika penegak hukum menjalankan tugas dia tidak bisa dipidana," kata Fredrich di Gedung Pengadilan Tipikor, Jalan Bungur Besar, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (17/5/2018).
Fredrich menuturkan, ia membawa beberapa saksi ahli seperti ahli hukum, ahli hukum tata negara, ahli kode etik advokat untuk menjelaskan secara runut terkait perkara yang menjeratnya.
Dia juga menyakini para saksi yang dihadirkannya tersebut mampu mementahkan dakwaan jaksa terhadap dirinya.
"Untuk melihat apakah Pasal 21 itu (yang menjerat) adalah tindak pidana korupsi atau tindak pidana lain," kata Fredrich.
Fredrich mengatakan berdasarkan keterangan dari seorang ahli hukum pidana yang telah dihadirkan, jaksa dan pengadilan Tipikor tidak berwenang untuk mengadilinya. Hal itu pula lah yang membuatnya merasa yakin akan dibebaskan oleh majelis hakim.
"Apakah jaksa atau pengadilan punya wewenang untuk mengadili kasus ini, kemarin kan (saksi ahli Mudzakir) sudah dijelaskan tidak punya wewenang," tutupnya.
Sebelumnya, Fredrich Yunadi didakwa oleh Jaksa KPK menghalangi atau merintangi proses penyidikan kasus dugaan korupsi proyek e-KTP, yang menyeret Setya Novanto.
Fredrich disebut bekerjasama dengan dokter RS Medika Permata Hijau Bimanesh Sutarjo. Keduanya diduga melakukan kesepakatan jahat untuk memanipulasi hasil rekam medis Setnov yang saat itu sedang diburu oleh KPK dan Polri.
Atas perbuatannya, Fredrich didakwa melanggar Pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 Ayat (1) kesatu KUHP.
