Infografis
Suara.com - Keberadaan Sungai Citarum sangat penting bagi warga Jawa Barat. Sayangnya, kualitas air sungai ini kini masuk grade D, atau sangat buruk.
Berbagai upaya telah dilakukan Pemprov Jabar, dan kini pemerintah pusat. Berbagai kebaikan memang sudah tampak, tapi masih belum optimal.
Agar bisa diakselerasi, maka perlu dibentuk badan khusus, semacam badan otorita Sungai Citarum yang memiliki kewenangan besar untuk menghimpun semua stakeholder.
“Dengan badan otorita, Citarum akan bisa dijaga dan ditingkatkan nilai airnya. Badan Otorita Citarum dapat menjadi sebuah lembaga yang akan melaksanakan berbagai program secara serentak, masif, dan berkelanjutan, yang dapat menyelesaikan masalah Sungai Citarum,” ujar Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher), saat mempertahankan disertasi doktoralnya dengan judul “Model Keberlanjutan Bisnis di Daerah Aliran Sungai Citarum, Indonesia”, dalam sidang promosi doktornya, di Gedung Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Bandung, Rabu (9/5/2018).
Menurut penelitiannya, Aher menyatakan, peningkatan nilai air akan menjamin keberlanjutan bisnis di daerah aliran sungai (DAS) Citarum.
“Tidak mungkin ada keberlanjutan bisnis di DAS Citarum tanpa memperbaiki nilai airnya. Begitu juga sebaliknya. Orientasi profit dengan meningkatnya perbaikan nilai air justru akan menimbulkan kerugian. Jadi sebetulnya perbaikan nilai air adalah kebutuhan masyarakat dan industri,” ujarnya.
“Dulu Sungai Han di Korea sekotor Citarum, namun dalam beberapa tahun telah berubah menjadi destinasi wisata dan sumber air yang baik bagi rakyat Korea. Itu semua bisa terwujud karena adanya gerakan bersama pemerintah, masyarakat, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, dan juga pelaku bisnis. Di Jabar ini, mari kita bangun paradigma baru tentang Sungai Citarum,” ujar Aher lagi.
“Paradigma baru itu adalah tidak menebang pohon di hulu, tidak membuang limbah rumah tangga ke sungai, tidak membuang limbah industri ke sungai. Mari kita tidak membuang apapun ke sungai,” katanya mengajak masyarakat.
Paradigma baru ini perlu dukungan semua pihak, sebab saat Pemprov Jabar memikirkan Citarum sejak 2008, ternyata tidak ada dukungan stakeholder lain.
“Tidak bisa hanya provinsi, semua pihak harus terlibat. Badan otorita ini yang akan mengkomandoi perbaikan nilai air Citarum. Badan inilah yang akan mengkoordlinasikan stakeholder untuk Citarum,” tambahnya.
Selain membentuk kelembagaan atau badan otorita, perlu juga membangun budaya masyarakat yang memandang air sebagai barang yang sangat bernilai dan mahal. Selain kelompok masyarakat industri, ada juga kelompok masyarakat yang lebih besar, yaitu penduduk DAS Citarum yang harus memahami air sebagai barang yang sangat bernilai.
“Bisnis akan berjalan berkelanjutan dan masyarakat akan hidup dengan baik dan sehat jika kehidupan didukung air dengan nilainya yang terpelihara,” kata Aher.
