Politisi Gerindra: Negara Bangun Infrastruktur untuk Pencitraan

Sabtu, 12 Mei 2018 | 06:45 WIB
Politisi Gerindra: Negara Bangun Infrastruktur untuk Pencitraan
Pekerja menyusuri terowongan Mass Rapid Transit (MRT) di Stasiun MRT Bundaraan HI, Jakarta, Kamis (5/4). P
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemy Francis mengatakan, pembangunan infrstruktur yang gencar dilakukan pemerintah selama ini hanya pencitraan belaka. Alasannya karena target pembangunan proyek infrastruktur yang rata-rata rampung 2018-2019.

"Kalau saya ditanya pembangunan infrastruktur untuk siapa, saya jawab untuk pencitraan," kata politisi Gerindra itu dalam diskusi bertajuk ‘Pembangunan Infrastruktur Untuk Siapa?’ di Hotel Gran Melia Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Djemy juga menyoroti soal kecelakaan infrastruktur yang terjadi berkali-kali.

“Kita lihat semua target-target berkaitan dengan pembangunan infrastruktur, itu ujungnya kalau nggak diselesaikan 2018-2019 untuk apa? Akhirnya yang kita lihat di media, koran, TV sebagainya beberapa kecelakaan-kecelakaan konstruksi itu kita bisa lihat," ujarnya.

Baca Juga: Pembangunan Infrastruktur Belum Terasa, DPR: Karena Dikuasai BUMN

Ia memaparkan, anggaran pembangunan infrastruktur yang disetujui pada tahun 2018 hanya sebesar Rp 106,2 triliun. Padahal nilai dana yang diminta sebenarnya mencapai Rp 206,7 triliun.

"Jadi ini pemerintah kasih tugas untuk bangun infrastruktur, tapi duitnya nggak ada," kata Fary.

Sebelumnya, jumlah proyek strategis nasional (PSN) saat ini sebanyak 222 proyek dan tiga program. Rinciannya 69 proyek jalan dan 51 proyek bendungan. Sementara untuk proyek yang dihentikan sementara pada kuartal satu tahun 2018 sebabyak 14 proyek.

Adapun proyek yang dihentikan sementara adalah kereta api Jambi-Palembang, pembangunan rel kereta api Provinsi Kalimantan Timur, sistem penyediaan air minum di Sumatera Utara, bendungan Pelosika di Sulawesi Tenggara, dan kawasan ekonomi khusus Merauke.

PSN yang hentikan sementara karena saat pembahasan dengan sejumlah kementerian terkait tidak menunjukkan progres hingga 2019.

Baca Juga: Gencar Bangun Infrastruktur, Jokowi Ingin Biaya Logistik Turun

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI