Infografis
Suara.com - Pihak Direktorat Jenderal Perhubungan Laut menanggapi adanya Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap beberapa oknum pegawainya. Oknum-oknum tersebut diketahui berdinas di Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung, serta di KSOP Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub), R. Agus H. Purnomo, mengaku prihatin atas kejadian OTT tersebut. Pasalnya, ia mengaku sudah senantiasa melakukan pembinaan terhadap para pegawainya.
"(Kami) Menyatakan sangat prihatin dengan kejadian OTT yang dilakukan oknum pegawai. Selama ini kami telah terus-menerus melakukan pembinaan pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, agar bekerja dengan dedikasi dan integritas tinggi," kata Agus dalam rilisnya, Jumat (11/5/2018).
Agus mengungkapkan, pascakejadian tersebut, Ditjen Perhubungan Laut telah berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).
Baca Juga: Jamu MU, Teco Belum Tentukan Pengganti Andritany di Mistar Gawang
"Kami telah berkoordinasi secara intensif dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk mencegah supaya tidak terjadi lagi peristiwa serupa di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut," ungkapnya.
Lebih lanjut, Agus mengingatkan kepada seluruh pihak pengguna jasa terkait Ditjen Perhubungan Laut untuk tidak memberikan imbalan atau gratifikasi dalam bentuk apa pun untuk mendukung gerakan antikorupsi.
"Kepada para pengguna jasa dan stakeholder terkait Ditjen Perhubungan Laut, diminta untuk tidak memberikan imbalan hadiah atau gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada pegawai di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut," ujarnya.
Sementara terkait kasus ini, Agus menyatakan akan mendukung serta menyerahkan seluruh proses penyelidikan kepada pihak berwajib.
"Kami menghormati dan menyerahkan sepenuhnya kasus ini kepada pihak terkait untuk melakukan proses hukum sebagaimana mestinya," katanya.
Baca Juga: Masjid di Malang Salat Ghaib untuk Korban Teroris Mako Brimob
Oleh karenanya, untuk kelancaran proses penyelidikan, para oknum pegawai itu pun menurut Agus telah segera dinonaktifkan dari penugasan dan jabatannya sementara, hingga kasusnya mempunyai keputusan hukum yang tetap.
