Infografis
Suara.com - Debat seri kedua Pilgub Jawa Timur 2018 kembali mempertemukan dua pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur. Keduanya membeberkan program masing-masing di bidang ekonomi dan pembangunan.
Dalam debat kedua yang digelar KPU (Komisi Pemilihan Umum) Jawa Timur di Dyandra Convention Center, Surabaya, Jawa Timur, Selasa (8/5/2018) ini pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak tampak tampil kompak mengenakan kostum elegan dan batik oranye.
Khofifah menyebut batik oranye merupakan simbol melawan ketimpangan. Sementara jas yang dikenakan Emil Dardak merupakan simbol kesetaraan dan perjuangan.
Dalam debat, Khofifah menegaskan bahwa pembenahan infrastruktur sangat perlu diperhatikan. Hal ini untuk meningkatkan mobilitas ekonomi agar bisa berjalan lancar.
Baca Juga: Seniman Campursari Dukung Paslon Khofifah - Emil di Pilkada 2018
Khofifah juga berkomitmen memeratakan ekonomi melalui pemberdayaan koperasi dan UMKM.
"Kami ingin mereka menjadi bagian penguatan strategis. Apakah penguatan jejaring mereka bahwa kami Khofifah-Emil akan memfasilitasi sentra industri. Ada commnunal branding. Kita ingin menyiapkan pusat informasi koridor di 5 Bakorwil (Badan Koordinator Wilayah). Format ini berseiring untuk meningkatkan kapasitas koperasi dan UMKM," kata Khofifah.
Di sebuah sesi, calon Wakil Gubernur, Emil memaparkan bahwa produksi garam bisa diberdayakan sehingga bisa menjadi tulang punggung ekonomi. Terutama, lanjut Emil, produksi garam Pulau Madura yang perlu didorong agar menjadi penopang kesejahteraan untuk masyarakat.
"Produksi garam pulau Madura sudah luar biasa. Maka yang didorong sekarang produktifitasnya dulu," tutur Emil.
Melihat proses debat kedua ini, Pakar Ekonomi Universitas Airlangga, Rumayya Batubara menilai duet kandidat Khofifah-Emil paling menguasai panggung. Khofifah menjelaskan detil programnya di sektor ekonomi dan pembangunan.
Baca Juga: Survei Populi Center: Warga NU Lebih Pilih Khofifah - Emil
Pasangan nomor satu ini kembali menghadirkan data terkini berdasarkan data BPS. Membeberkan program yang disiapkan untuk mensejahterakan masyarakat Jawa Timur.
Kemudian, Rumayya menilai program yang ditawarkan pasangan Khofifah-Emil tampil lebih konkrit. Sehingga realisasi dari program yang ditawarkan Khofifah-Emil lebih masuk akal dan mudah dilaksanakan.
"Secara umum kedua Paslon sudah sukses untuk membahas masalah utama ekonomi Jatim yaitu kesenjangan. Namun dari segi substansi saya melihat program usulan paslon 1 lebih realistis dan konkrit," ucapnya.
Seperti saat memaparkan program pertanian, Khofifah-Emil dinilai bisa memaparkan secara komprehensif. Khofifah-Emil membahas seluruh komoditas yang dibutuhkan masyarakat.
"Misal dalam program pertanian, paslon 1 secara komprehensif membahas 4 komoditas utama Jatim (beras, jagung, gula dan garam) dengan strategi unik untuk masing-masing komoditas, sedangkan Paslon 2 hanya membahas tentang beras," ucapnya.
Kemudian terkait program penstabilan harga pasangan nomor 2 disebut tidak relevan. Sebab, tidak sesuai dengan realitas keuangan daerah.
"Solusi masalah kestabilan harga komoditas pertanian Paslon 2 juga terlalu utopis & birokratik melalui pembentukan BUMD pangan. Padahal nyatanya sebagian besar BUMD Jatim dalam kondisi keuangan yang tidak sehat, terlebih lagi APBD Pemprov Jatim hanya sekitar 30% dari total APBD kabupaten/kota di Jatim," lanjutnya.
Kemudian terkait pengentasan pengangguran pasangan dwitunggal ini lebih menawarkan pada pengembangan UMKM sehingga tenaga yang terserap bisa lebih banyak.
"Solusi mengatasi pengangguran paslon 1 lebih realistis dengan bertumpu pada UMKM dimana sektor ini memang bersifat padat karya sehingga ketika sektor ini didorong tumbuh efeknya besar ke penciptaan lapangan kerja dan pengurangan pengangguran," jelas alumnus doktor The University of Western Australia ini.
Sebaliknya, solusi paslon Ipul-Puti dengan menggunakan hitungan-hitungan penciptaan lapangan kerja melalui PMA/PMDN (Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri). Model ini dinilai sangat beresiko dan tidak akurat.
"Jenis lapangan pekerjaan yang diciptakan PMA/PMDN akan cenderung membutuhkan pekerjaan dengan pendidikan yang tinggi, sedangkan sebagian besar angkatan kerja di Jatim masih berpendidikan rendah. Apalagi tidak ada jaminan bahwa lapangan kerja yang diciptakan PMA/PMDN akan diisi oleh pekerja dari Jatim," tegasnya lagi.
