Infografis
Suara.com - LSM lingkungan hidup Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) berdemonstrasi di depan Kedutaan Besar Cina di Jakarta, Selasa (8/5/2018). Mereka berdemo karena menolak Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru.
Walhi juga tidak setuju proyek itu dibangun dengan pendanaan dari Cina. Demonstrasi itu bertepatan dengan kedatangan Perdana Menteri Cina Li Keqiang ke Indonesia.
Walhi hanya menyampaikan surat ke pihak kedubes yang meminta Bank Of China menghentikan pendanaan terhadap pembangunan PLTA Batang Toru Sumatra Utara.
Walhi menilai PT. NSHE (North Sumatra Hydro Energi) akan merusak lingkungan jika membangun Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Hamparan hutan primer seluas 1.400 Hektar di Batang Toru. Walhi mengecam pembangunan PLTA tersebut karena mengancam ekosistem di wilayah tersebut.
Baca Juga: WALHI Galang Kekuatan Perempuan Lawan Industri Tambang Batubara
"Ini harta karun di Sumatra Utara, pembangunan ini harus segera dihentikan," kata Direktur Eksekutif Walhi Sumut, Dana Tarigan di lokasi.
Pembangunan pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Batang Toru dengan kapasitas 4×127,5 MW ini berlokasi di Sungai Batang Toru, Desa Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Proyek yang memiliki catchment area seluas 2.405 hektare ini berkontribusi sekitar 15 persen dari beban puncak Sumatera Utara.
Target operasi (commercial operation date/COD) PLTA Batang Toru pada 2022 sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2016. Secara teknis, proyek ini berupa tipe Peaker (hanya beroperasi saat terjadi puncak kebutuhan listrik). Konsumsi spesifik bahan bakar mencapai 0,24 liter per kWh dan tinggi jatuh air 276 meter.
Fase konstruksi PLTA Batang Toru akan dimulai pada akhir 2017 meskipun penandatanganan kontrak PPA NSHE dan PLN telah berlangsung pada 21 Desember 2015. Sementara itu, harga jual tenaga listrik sekitar 12,8574 cent dolar AS per kWh sesuai dengan persetujuan Menteri ESDM. (Arga)
Baca Juga: Walhi Dorong Anies Cabut Izin Reklamasi
