Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono mencurigai ada indiksi Polri tidak netral dalam Pemilu 2019. Hal ini sudah ditandai dengan pengeledahan Kantor DPC Gerindra Semarang, Jawa Tengah, oleh petugas Polri dari satuan Brimob Semarang dengan alasan melakukan sweeping untuk mencari kaos Ganti Presiden 2019.
“Ini tanda tanda kalau Kapolri tidak menindak keras anggotanya yang mengeledah kantor Gerindra,” kata Arief saat dihubungi Suara.com, Minggu (6/5/2018).
Arief menegaskan bahwa aturan UU yang berlaku melarang Polri menjadi alat dari Presiden Joko Widodo. Baik menjadi alat dalam acara bagi - bagi sembako Jokowi kepada masyarakat maupun menjadi bagian dari Tim Pemenangan Pilpres 2019.
Karena itu, Arief meminta masyarakat untuk lebih mengawasi jalannya berbagai pilkada di masing-masing daerah yang akan berlangsung pertengahan tahun ini. Menurutnya, tidak tertutup kemungkinan institusi Polri digunakan untuk memenangkan calon Kepala Daerah yang terafiliasi parpolnya dengan Joko Widodo.
“Brimob sudah salah melakukan sweeping ke kantor DPC Gerindra. Ini sebuah intimidasi campur tangan Polri dalam politik secara praktis,” jelasnya.
Arief merasa heran jika dalam rangka operasi pengamanan Pilkada 2018, kenapa hanya kantor Partai Gerindra yang digeledah. Disisi lain, kantor parpol-parpol lain tidak digeledah.
“Apa urusan aparat Brimob sama kaos Ganti Presiden 2019 yang dicari Cari dikantor DPC Gerindra Semarang. Kaos Ganti Presiden 2019 tidak melanggar konstitusi dan hukum sama sekali,” tegasnya.
Arief mendesak Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian untuk mencopot Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono terkait kasus pengeledahan kantor Gerindra di Semarang. Apabila Tito tidak melakukannya, menurutnya makin kuat dugaan Polri tidak netral nanti dalam Pemilu Dan Pilpres 2019.
“Sebab saat ini saja bagi bagi sembako Joko Widodo yang koordinir Polres polres seperti di Sukabumi,” jelasnya.
Terkait pengeledahan Kantor Gerindra di Semarang, Arief menegaskan bahwa Fraksi Gerindra DPR RI akan meminta Komisi III DPR RI untuk meminta keterangan pada Kapolri. Langkah ini penting agar jangan sampai Polri yang sudah professional dan tidak berpihak selama ini rusak gara gara petugas Brimob yang ngawur mengeledah kantor parpol.
