Jabar Selesai Bahas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur

Jum'at, 04 Mei 2018 | 15:13 WIB
Jabar Selesai Bahas Laporan Pertanggungjawaban Gubernur
Rapat Paripurna Istimewa DPRD Jabar, di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro No. 27, Kota Bandung, Rabu malam (2/5/18). (Sumber: Istimewa)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Selain itu, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) berjumlah lebih dari 20.000 unit, RKB sebanyak 868 unit untuk Perguruan Tinggi Swasta, serta bantuan beasiswa sebanyak 4.640 siswa untuk ke Perguruan Tinggi, selain juga untuk atlet, guru, mahasiswa berprestasi sebanyak 484 orang dengan nilai Rp 97,168 miliar.

Peningkatan terjadi pula di bidang kesehatan. Indeks Kesehatan meningkat dari 80,14 poin pada 2013 menjadi 81,18 poin pada 2017.

Angka Harapan Hidup (AHH) dari 72,09 tahun menjadi 72,77 tahun pada 2017. Ditinjau dari sudut APBD bidang kesehatan, telah dilaksanakan alokasi sebesar 10 persen dari total APBD sejak 2013 hingga 2018.

"Demikian juga dalam bidang SDM, jumlah karya Iptek ada peningkatan, sedangkan kualitas ketahan keluarga ditunjukkan oleh Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang meningkat dari 69,57 poin pada 2013 menjadi 71,15 poin pada 2017," tutur Kusnadi, di hadapan 59 anggota DPRD Jabar yang hadir dalam paripurna.

Pansus I menyimpulkan, kinerja pemerintahan daerah selama 2017 sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan RPJMD 2013-2018. Pansus menilai Pemprov Jabar secara sungguh-sungguh berupaya mencapai target dan capaian pembangunan yang sudah ditetapkan bersama DPRD.

"Hal ini patut kita apresiasi. Hal ini terlihat dari lancarnya berbagai macam persoalan yang muncul terkait tugas dan kewenangan pemprov, akibat perubahan peraturan, seperti penanganan dan pengelolaan SMA/SMK yang menyerap anggaran yang besar di tahun 2017 ini," ucap Kusnadi.

Sementara itu, penghargaan dari pemerintah pusat menunjukkan bahwa arah pembangunan sudah benar dan sesuai selaras dengan peraturan yang ada. Namun setelah mengkaji dan melihat dalam tataran implementasi di lapangan, Pansus masih menemukan permasalahan di lapangan yang membutuhkan perbaikan di masa mendatang.

LKPJ Gubernur Tahun 2017 mencatat adanya peningkatan berbagai indikator ke arah positif. Hal ini terlihat dari aspek daya saing provinsi, pelayanan publik, dan pelayanan kesehatan masyarakat.

Demikian pula dengan aspek pengelolaan keuangan daerah. Terjadi peningkatan yang signifikan. Meski demikian, peran pendapatan daerah dari kontribusi BUMD dan pendapatan lain-lain masih belum menunjukkan kenaikan yang berarti.

Bahkan ada yang tidak mampu memberikan kontribusi. Hal ini menurut Pansus, perlu menjadi perhatian dan langkah perbaikan di masa yang akan datang.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI