Infografis
Suara.com - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menegaskan tidak boleh ada pihak atau kelompok mana pun yang memaksa warga untuk mendukung salah satu calon presiden dan wakil presiden 2019. Jika itu terjadi, pelaku dia menilai kelompok tersebut menjalankan politik tak beretika.
Sebelumnya ada aksi intimidasi oleh kelompok beridentitas #2019GantiPresiden terhadap relawan pro Jokowi saat Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta, Minggu (29/4/218) lalu.
“Menurut saya setiap masyarakat mempunyai hak untuk menetukan sikap, punya hak pilihan politik, hal menentukan siapa yang dia suka. Tidak boleh ada perorangan atau kelompok yang menekan perorangan atau kelompok untuk mengikuti apa yang dia mau,” kata Tjahjo ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (4/5/2018).
Kasus intimidasi yang dilakukan kelompok hastag 2019 ganti presiden saat CFD Minggu pagi lalu di kawasan Bundaran HI merupakan tindakan tak bertanggung jawab. Hal itu dinilai melanggar hak kebebasan warga dalam menentukan sikap politik.
Baca Juga: Spanduk Tolak Jokowi dan #2019GantiPresiden Terbentang di May Day
“Ini kan memasung kebebasan orang bersikap berpolitik. Kejadian di Jakarta kemarin saya kira itu budaya politik yang tidak beretika,” ujar dia.
Namun kasus itu menjadi polemik, ada beberapa pihak menilai kejadian itu konspiratif. Sebab kedua kelompok, baik dari #2019GantiPresiden maupun kelompok yang memakai kostum #DiaSibukKerja (diduga relawan Jokowi) memakai gelang yang sama sebagai tanda.
Terkait itu, Tjahjo enggan berkomentar.
“Ini sulit ya, satu keluarga saja bisa beda pendapat. Saling hargai saja lah, jangan sampai menimbulkan hal-hal seperti itu,” kata dia.
Baca Juga: Persekusi Massa #2019GantiPresiden, Ini Seruan PDI Perjuangan
