Infografis
Lebih lanjut, Sandiaga mengatakan akan mensosialisasikan kepada para UMKM untuk tidak menjual konten yang memilki unsur politik.
Pemprov DKI, kata Sandiaga, akan melakukan pengawasan kepada UMKM terkait konten-konten yang dijual di kawasan CFD.
"Baju juga saya sampaikan karena UKM kan. Bagaimana kita bisa memastikan konten yang dijual itu tidak berkaitan dengan politik. Akan sangat sulit. Tapi kita mencoba melakukan pengawasan untuk para UKM-UKM yang sudah mendapat izin berjualan di situ," ucapnya.
![Warga yang menggunakan kaus "Dia Sibuk Kerja" bertemu dengan warga yang menggunakan kaus "2019 Ganti Presiden" bertemu dengan ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4). Aksi tersebut sempat dihiasi bentrokan kecil antar dua kubu. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2018/04/29/38848-massa-2019gantipresiden.jpg)
Baca Juga: Sandiaga Sebut Pembagian Sembako di Monas Banyak Melanggar
Di kesempatan yang sama, Sandiaga menceritakan pengalamannya ketika masa kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Ketika itu, dia dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, sebelum terpilih, tak pernah melakukan kegiatan politik atau berkampanye di CFD lantaran ada larangannya.
Terkait hal ini, ia pun meminta kepada para politisi untuk memahami dan mengikuti Pergub Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016 yang mengatur larangan kegiatan berpolitik di CFD.
"Sebenarnya juga tidak boleh. Saya kan mengalami sendiri waktu Pilkada dimana 2015-2016 itu diteken Pergub-nya. Jadi saya mengalami sendiri aksi yang dilarang. Dan mestinya politisi harus mengerti keputusan Pemprov DKI ini. Pokoknya kegiatan berbasis politik tidak diperkenankan (di CFD)," pungkas Sandiaga.
Baca Juga: Relawan Jokowi: Sandiaga Jangan Main Politik, Anda Kerja!
