Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur Jakarta Sandiaga Uno membeberkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan panitia acara yakni Forum Untukmu Indonesia di acara bertajuk 'Untukmu Indonesia Berkarya dalam Harmoni' di Monas, Sabtu (28/4/2018).
Pelanggaran tersebut diketahui Sandiaga setelah melakukan klarifikasi dengan Dinas Pariwisata dan Budaya Provinsi Jakarta dan Forum Untukmu Indonesia.
"Hari ini saya berjumpa dengan penyelenggara dan setelah saya menugaskan Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya untuk mengklarifikasi. Sekarang sudah jelas terklrafikasi bahwa ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh panitia penyelenggara," ujar Sandiaga di Balai Kota, Jakarta, Senin (30/4/2018) malam.
Acara bertema 'Untukmu Indonesia Berkarya dalam Harmoni' tersebut, terdapat sesi pembagian paket sembilan bahan kebutuhan pokok. Kemudian, dalam rancangan acara, kegiatan itu juga berisi pertunjukan seni, sunatan massal, dan doa lintas agama.
Baca Juga: Sandiaga Tuding Acara Agama di Monas Ditunggangi Kelompok Merah
Pelanggaran pertama yang dilakukan Forum Untukmu Indonesia kata Sandiaga yakni menggunakan logo resmi Pemerintah Provinsi Jakarta tanpa seizin Pemprov. Karenanya, Sandiaga menegaskan acara tersebut bukanlah acara dari Pemprov Jakarta.
Kemudian pelanggaran kedua yakni kegiatan pembagian sembako tidak sesuai dengan kesepakatan awal saat mengajukan proposal.
"(Pelanggaran) Kedua pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan kesepakatan awal yaitu ada pembagian sembako. Dan ini sudah tidak disetujui dari awal oleh kami dari Pemprov DKI," kata dia.
Kemudian, pelanggaran ketiga yang dilakukan Forum Untukmu Indonesia kata Sandiaga yakni tidak bertanggungjawab kepada kebersihan taman dan prasarana serta kegiatan di sekeliling area Monas.
"Keempat tentunya kenyamanan dari pengunjung dan terjadi penumpukan pengunjung yang tidak diantisipasi dengan baik, dan tidak terkoordinasi dengan baik," ucap dia.
Baca Juga: May Day 2018, Sandiaga Akui Buruh Belum Nikmati Kartu Pekerja
Sebelumnya Sandiaga berencana memanggil panitia penyelenggara acara tersebut karena pembagian sembako tak sesuai izin yang diajukan.
Tak hanya itu, Sandiaga menuturkan, dirinya juga memanggil satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk membahas hal tersebut. Sandiaga mengatakan, ada dugaan kegiatan tersebut bersifat politis karena paket sembako yang dibagikan lebih dari 100 ribu.
