Bawaslu Minta Panwaslu Awasi Kampanye Terselubung di CFD Daerah

Selasa, 01 Mei 2018 | 00:11 WIB
Bawaslu Minta Panwaslu Awasi Kampanye Terselubung di CFD Daerah
Warga yang menggunakan kaus "Dia Sibuk Kerja" bertemu dengan warga yang menggunakan kaus "2019 Ganti Presiden" bertemu dengan ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (29/4). Aksi tersebut sempat dihiasi bentrokan kecil antar dua kubu. [suara.com/Kurniawan Mas'ud]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Badan Pengawas Pemilu RI menginstruksikan kepada seluruh jajaran pengawas di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota untuk melakukan pengawasan kegiatan Car Free Day dan kegiatan publik lainnya terkait dengan adanya upaya kampanye terselubung di ruang terbuka.

"Kami meminta dan menginstruksikan kepada bawaslu provinsi, kabupaten, dan kota untuk mengawasi pelaksanaan CFD dan bekerja sama dengan pemda setempat," kata Anggota Bawaslu Rahmat Bagja di Kantor Bawaslu Pusat Jakarta, Senin (30/4/2018) malam.

Ia mengatakan pelaksanaan hari bebas dari kendaraan bermotor seharusnya dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan.

"Kami harapkan pelaksanaan CFD itu sesuai dengan peraturan perundangan, sesuai dengan pergub dan peraturan kepala daerah yang berlaku, sebagai arena kebersamaan masyarakat dan kegiatan olahraga, serta sosialisasi," katanya.

Baca Juga: Relawan Jokowi: Perilaku Massa #2019GantiPresiden Barbar

Hal itu disampaikan Bagja guna menanggapi insiden saling intimidasi antarkelompok yang mengatasnamakan dua pendukung dan non-pendukung Presiden Joko Widodo. Dua kelompok tersebut mengenakan atribut kaos bertuliskan #2019GantiPresiden dan #DiaSibukKerja dan berorasi menyerupai kampanye pilpres.

Terkait dengan hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan insiden intimidasi saat CFD di kawasan Bundaran HI Jakarta itu terjadi sebagai dampak dari ketidakjelasan aturan kampanye oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelum pencalonan presiden dan wakil presiden.

"Janganlah terjadi itu. Inilah sulitnya memang, kalau kampanye itu (dilakukan, red.) sebelum pemilu. Itu tidak ada aturannya, justru tidak ada aturannya. Kalau masa kampanye ada aturannya. Ya ini salah," kata Jusuf Kalla kepada wartawan di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin.

Wapres juga mengimbau kepada masyarakat untuk tidak bertindak intimidatif apabila bertemu dengan orang atau kelompok yang berbeda pendapat dan pilihan politik.

"Ya janganlah terjadi katakanlah kampanye sebelum waktunya. Ini belum waktunya, sudah mulai ada nuansa kampanye, apalagi ada semacam intimidasi. Kalau itu benar terjadi, karena saya sendiri tidak lihat kan, ya jangan terjadi itu," ujarnya. (Antara)

Baca Juga: Persekusi #2019GantiPresiden, Susi: Anak Saya Sangat Ketakutan

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI