Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR, Ahmad HM Ali tidak keberatan jika rumah dinas Anggota DPR diganti dengan uang. Menurut Ali, sekitar 80 persen anggota DPR tidak mau menempati rumah dinas. Mereka kebanyakan memilih untuk menyewa atau membeli rumah.
“Soal jumlah yang tidak pakai itu, BURT (Badan Urusan Rumah Tangga DPR) mungkin yang lebih tahu,” kata Ahmad di DPR, Jakarta, Minggu (29/4/2018).
Sementara itu, kata Ahmad, setiap tahun, biaya untuk perawatan rumah dinas tersebut tak sedikit yang harus ditanggung negara. Padahal, kata Ahmad, biaya tersebut bisa dipakai oleh negara untuk keperluan lain.
“Itu kan aset negara, jadi bisa saja dimanfaatkan untuk keperluan lain ketimbang tidak digunakan anggota. Bukan berarti karena aset negara tidak bisa digunakan untuk keperluan lain,” tutur Ahmad.
“Bisa saja dong (diambil alih negara) dan itu jauh lebih bermanfaat. Apa lagi aturannya ada,” tambah Ahmad.
Ahmad menjelaskan, banyak alasan mengapa para anggota DPR tak mau menempati rumah dinas yang telah disediakan oleh negara di kawasan Kalibata, Jakarta Selatan. Termasuk soal efektifitas perjalanan anggota ke Gedung DPR di Senayan.
Menurut Ahmad, posisi rumah dinas berada di pusat kemacetan. Kendati jarak antara rumah dinas itu dengan kantor DPR tak terlalu jauh, namun kemacetan sangat berdampak pada efektifitas perjalanan para anggota dewan.
“Salah satunya karena macet dan masih banyak alasan lainnya. Saya tidak bisa jelaskan apa alasan dari masing-masing anggota itu, karena tiap individu pasti memiliki alasan tersendiri,” ujar Bendahara Umum DPP Partai Nasdem itu.
Hal senada juga disampaikan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Partai Nasdem, Ahmad Sahroni. Ia menilai keberadaan rumah dinas yang melewati jalur macet di Jakarta membuatnya enggan untuk menempati fasilitas negara tersebut.
“Kendalanya adalah di perjalanan yang melewati jalur kemacetan. Perjalanan dari rumah dinas ke DPR menjadi tak efektif dan memakan waktu, terlebih bila ada rapat paripurna ataupun kegiatan di DPR yang sangat penting,” tutur Sahroni.
“Dengan penggantian uang sewa, anggota parlemen dapat mencari hunian yang dekat dengan Gedung DPR sehingga lebih efektif. Negara juga bisa memandaatkan rumah dinas itu untuk kebutuhan lainnya,” Sahroni menambahkan.
Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo mewacanakan rumah dinas anggota dewan periode mendatang diganti dengan uang tunjangan. Kata politikus Partai Golakar, wacana ini telah dibahas di tingkat pimpinan DPR dan pimpinan fraksi.
"Menurut hemat kami yang langsung merasakan, jauh lebih efisien kalau rumah dinas tidak lagi diberikan kepada anggota tapi diberikan (uang) pengganti rumah kontrak bagi anggota yang memang tidak tinggal di Jakarta," kata Bambang di pada Rabu (25/4/2017) lalu.
Bambang berpendapat uang pengganti tunjangan lebih murah dibanding ongkos pemeliharaan rumah dinas. Rumah dinas dikemukankannya juga terkadang dirasakan tidak layak oleh anggota DPR yang memiliki keluarga besar.
